Jerry Massie Yakin Persoalan Administrasi Gibran Akan Menjadi Pertimbangan MK
PRABANGKARANEWS.COM – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyatakan keyakinannya bahwa persoalan persyaratan administrasi Gibran Rakabuming Raka akan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang berkaitan dengan pencalonannya.
Jerry menyoroti persoalan verifikasi data pribadi dan riwayat pendidikan yang menurutnya perlu diperiksa secara menyeluruh. Ia mempertanyakan apakah dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan telah menunjukkan kelulusan pada jenjang yang dipersyaratkan.
Menurut Jerry, dokumen pendidikan perlu dibedakan antara bukti kehadiran atau certificate of attendance dengan ijazah atau high school diploma/certificate yang menunjukkan seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut. Ia menilai persoalan itu semestinya diverifikasi oleh penyelenggara pemilu melalui dokumen resmi dari lembaga pendidikan terkait.
Jerry juga menyinggung keterangan sejumlah pihak dalam persidangan. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang terbukti memberikan keterangan palsu di hadapan pengadilan, persoalan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum. Namun, ia menegaskan bahwa pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
Dalam pernyataannya, Jerry turut mengapresiasi sikap majelis hakim MK yang menindak tegas pihak yang dianggap menghina lembaga dan hakim konstitusi dalam persidangan. Ia menilai kewibawaan dan independensi MK harus tetap dijaga agar proses peradilan konstitusi berjalan sesuai ketentuan hukum.
Jerry berharap persoalan verifikasi persyaratan calon dalam pemilu maupun pilkada dapat diperbaiki ke depan. Menurutnya, setiap calon harus menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan dan persyaratan administrasi secara transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong KPU dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem verifikasi dokumen calon sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurut Jerry, apabila ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, mengenai kemungkinan diskualifikasi Gibran, keputusan akhir sepenuhnya berada pada kewenangan MK setelah seluruh dalil, bukti, dan keterangan para pihak diperiksa dalam persidangan. Karena itu, tudingan mengenai keabsahan ijazah maupun dugaan pelanggaran administrasi perlu dibuktikan melalui dokumen dan fakta hukum yang sah.
