One Vote One Man dalam Politik Elektoral

Oleh: Agoes Hendriyanto

One Vote one man (Satu suara satu orang)  mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan demokrasi elektoral semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Oleh sebab itu warga negara yang mempunyai pendidikan tinggi sama nilainya satu suara di pesta politik elektoral di pemilu di Indonesia 2024 mendatang.  Dalam praktiknya pemilihan kepala daerah, pilihan presiden, pilihan legislatif wilayah perkotaan dengan jumlah populasi banyak, sangat  menentukan kemenangan dalam kontestasi pemilu 2024.

Mudahnya mempengaruhi pemilih yang tingkat pendidikan politik rendah sangat menentukan bagi kandidat yang mempunyai kemampuan untuk itu. Oleh sebab itu 1 suara di wilayah yang tingkat pendidikannya tinggi sama dengan 1 suara penduduk yang tingkat pendidikannya rendah.  Namun bagi yang mampu untuk menguasai kantong suara di Jawa, Bali akan mempunyai prosesntasi untuk memenangkan kontestasi seperti pilpres 2024.

Oleh sebab itu peran kekuasaan akan sangat menentukan dominasi suara terbanyak pada wilayah-wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang besar pada pilihan presiden.  Apalagi warga negara yang mempunyai tingkat pendidikan rendah yang mempunyai hak sama yakni satu suara perlu peningkatan pendidikan politik elektoral.  Agar dalam memilih calon benar-benar didasarkan pada kualitas dan kapabilas calon yang dipilih.

Oleh sebab itu  perlunya pendidikan politik baik yang dilakukan secara swadaya, lembaga pendidikan , pemerintah, swasta dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyaeakat terhadap sistem politik di Indonesia.

Hal tersebut didasarkan bahwa  mekanisme one man one vote harus dipastikan betul berjalan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bentuk dari adanya kedaulatan rakyat di tanah air.

One man one vote sebagai salah satu asas dalam demokrasi,  harus tetap terlaksana dan tidak diwarnai oleh praktik-praktik kecurangan yang justru mencederai demokrasi.

Pemilih yang berada di wilayah terpencil mempunyai hak suara yang sama dengan warga yang berdomisili di perkotaan.  Oleh sebab itu perlunya masyarakat untuk berdaya dan mandiri demi mendapatkan pendidikan yang layak dalam rangka meningkatkan pengetahuan politik.  Sehingga mereka mempunyai sikap dalam memilih pemimpin yang berkualitas bukan didasarkan pada popularitas seoarang pemimpin.  Popularitas dan elektabilitas seorang kandidat sebagaian besar hasil dari kontruksi realitas untuk membangun citra dengan menonjolkan aspek tertentu.

Selain faktor di tas yang tak kalah pentingnya terkait, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap muncul hampir di setiap edisi Pemilu. Permaslahan DPT kerap menjadi sengketa seteleh pelaksanaan pemilu berakhir. Pada Pemilu 2019, misalnya, muncul informasi-informasi yang menyebutkan adanya DPT ganda dan KTP ganda.  Hal inilah yang harus diwaspadai dan menjadikan rakyat harus ikut berpartisipasi dengan peningkatan pengetahuan terkait politik elektoral. (*)