Parlemen Thailand Siap Pilih PM Baru Usai Penolakan Istana atas Usulan Pembubaran
PRABANGKARANEWS – Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru setelah istana kerajaan menolak permintaan Partai Pheu Thai yang berkuasa untuk membubarkan legislatif. Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai pada Kamis (4/9) menegaskan bahwa Kantor Dewan Penasihat Kerajaan menilai usulan tersebut “tidak pantas” diajukan oleh pemerintahan sementara, menyusul pencopotan Paetongtarn Shinawatra oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika.
Penolakan istana membuka jalan bagi pemungutan suara parlemen pada Jumat ini, di mana Pheu Thai akan mencalonkan mantan Jaksa Agung berusia 77 tahun, Chaikasem Nitisiri, dengan janji menggelar pemilu cepat jika berhasil. Namun, kubu oposisi telah bersatu mendukung ketua Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, yang memperoleh momentum kuat melalui kesepakatan koalisi, dilansir ari Seasianews Jum’at (5/9/25).
Manuver politik ini berpusat pada kesepakatan antara Partai Bhumjaithai yang konservatif dengan Partai Rakyat, faksi terbesar di parlemen. Dalam kesepakatan itu, Partai Rakyat bersedia mendukung pencalonan Anutin sebagai perdana menteri dengan imbalan komitmennya untuk membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan, meski Pheu Thai berupaya menggagalkan perjanjian tersebut.
Anutin Charnvirakul, calon berusia 58 tahun yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan, dikenal setelah mendorong legalisasi ganja pada 2022. Ia menarik dukungan dari koalisi Paetongtarn akibat perbedaan pandangan mengenai penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja—salah satu faktor yang mempercepat kejatuhan Paetongtarn.
Perkembangan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti Shinawatra yang telah mendominasi politik Thailand selama lebih dari dua dekade melalui kebijakan populis. Diskualifikasi Paetongtarn dan intervensi istana menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah Anutin dan sekutu konservatifnya, yang berpotensi mengubah lanskap politik Thailand dalam beberapa bulan ke depan.
