Menko AHY Serahkan Sertifikat Tanah: Bukti Nyata Negara Hadir di Pacitan
PRABANGKARANEWS, Pacitan – Warga Dusun Krajan, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, menyambut hangat kehadiran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang hadir langsung untuk menyerahkan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat, Kamis (3/7/2025).
Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, Menko AHY secara simbolis melakukan penyerahan sertipikat door to door, menyapa warga satu per satu. Tak hanya simbolik, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, terutama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Tanah yang Diakui, Hidup yang Lebih Pasti
Dalam sambutannya, Menko AHY menekankan pentingnya legalitas tanah sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat. Dengan sertipikat yang sah secara hukum, masyarakat kini memiliki rasa aman dan ketenangan dalam mengelola serta memanfaatkan tanah mereka.
“Sertipikat ini bukan hanya secarik kertas, tapi bukti kepastian hukum yang memberi rasa aman dan kepercayaan diri bagi rakyat,” ungkap AHY.
Total sertipikat yang diserahkan dalam kunjungan ini mencakup:
-
90 bidang PTSL di Desa Sirnoboyo
-
1 bidang lintas sektor untuk pelaku UMKM di Wonodadi Wetan
-
14 bidang tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah
-
10 aset BMN milik BBWS Bengawan Solo
-
21 aset BMD milik Pemkab Pacitan
Terima Kasih dari Bumi Pacitan
Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Menko AHY dan seluruh jajaran. Ia menilai program PTSL memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah, terutama dalam memperkuat legalitas tanah yang selama ini belum memiliki kekuatan hukum.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang benar-benar dirasakan. Atas nama masyarakat Pacitan, saya ucapkan terima kasih,” ujar Bupati Aji.
Lebih dari Sekadar Sertipikat
Kunjungan AHY tidak sekadar seremonial. Ia menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan tidak hanya bicara soal fisik dan pembangunan besar, tetapi juga menyentuh aspek paling dasar: hak rakyat atas tanah.
