Peringatan El Nino 2023: Dampak dan Upaya Menghadapinya di Indonesia

PRABANGKARANEWS.COM ||  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  (BMKG) telah mengeluarkan pernyataan peringatan tentang potensi terjadinya fenomena El Nino atau musim kemarau ekstrem di tahun 2023, yang dapat mengakibatkan penurunan curah hujan di Indonesia.

Langkah pencegahan perlu diambil untuk menghadapi musim kemarau ekstrem yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli-Agustus 2023. Terutama, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fenomena La Nina, yang merupakan kondisi kebalikan dari El Nino.

Menurut BMKG, La Nina adalah fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah mendingin di bawah kondisi normal. Hal ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik dan meningkatkan curah hujan di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, selama La Nina di Indonesia, sektor pertanian dalam negeri hampir tidak terpengaruh. Produktivitas pertanian dapat dioptimalkan karena sumber daya air yang melimpah.

Bagi beberapa orang, kedatangan El Nino mungkin membawa kelegaan. Tidak akan ada lagi curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir dan genangan air di berbagai daerah di Indonesia yang mengganggu aktivitas.

Ibu rumah tangga juga akan senang karena cucian mereka dapat kering dengan cepat meskipun cuaca panas. Belum lagi pesona langit senja yang cerah yang dapat dinikmati saat aktivitas harian mulai mereda, dilansir dari laman Antaranews.com Rabu (31/5/2023).

Namun, keindahan yang datang bersama senja selama musim kemarau juga menyebabkan ancaman potensial terhadap produksi pertanian. Tanaman pangan seperti padi, yang membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhan optimal, mungkin terpengaruh.

Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan, seperti terjadinya kekeringan, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman pangan atau bahkan menyebabkan kegagalan panen.

Selanjutnya, terjadinya El Nino diperkirakan akan mengganggu musim tanam bagi para petani, meningkatkan kejadian hama dan penyakit, serta menurunkan kualitas tanaman pangan. Dalam kondisi ini, salah satu kekhawatiran utama adalah pasokan pangan pokok bagi penduduk.

Pasokan pangan pokok seperti beras harus dijamin oleh pemerintah dalam segala keadaan. Dengan adanya kekuatan pasar, ketika stok habis karena gangguan El Nino, hal itu akan menyebabkan kenaikan harga komoditas penting.

Pasokan beras, khususnya, sangat penting untuk dijaga karena sebagian besar penduduk Indonesia masih menganggapnya sebagai makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga eceran beras pada bulan April 2023 mencatat kenaikan sebesar 11,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya (YoY) dan kenaikan sebesar 0,48 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm).

Dengan tren harga yang naik, ditambah dengan fenomena El Nino, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga komoditas penting ini karena tekanan produksi.

Tindakan antisipatif

Pemerintah perlu menyiapkan beberapa langkah antisipatif untuk mengendalikan harga komoditas pangan pokok ini, salah satunya adalah memastikan pasokan bahan makanan pokok cukup selama periode El Nino.

Pemenuhan pasokan bahan makanan pokok sebaiknya berasal dari sumber domestik dengan mengoptimalkan sektor pertanian. Namun, jika produktivitas terpengaruh secara signifikan oleh El Nino, pemerintah memiliki opsi untuk melakukan impor.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam pada tahun 2023, dengan total dua juta ton, yang akan dilakukan oleh Perum Bulog. Impor ini bertujuan untuk mengantisipasi El Nino dan meningkatkan cadangan beras pemerintah.

Meskipun keputusan untuk mengimpor beras telah diambil, bukan berarti situasinya sepenuhnya aman. Pemerintah tetap perlu menyusun beberapa langkah untuk memastikan produksi beras di dalam negeri dapat berlanjut selama musim kemarau ekstrem.

Joko Budi Santoso, Peneliti Senior di Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor untuk mengantisipasi kedatangan El Nino.

Pada jangka pendek, diperlukan peningkatan terus-menerus dalam pengelolaan informasi permintaan pangan untuk industri dan rumah tangga. Memiliki data yang akurat tentang permintaan pangan akan menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan.

Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah akan dapat mengambil langkah-langkah yang ditargetkan untuk mengatasi berbagai masalah. Optimasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga harus dilakukan.

Adanya TPID akan memperkuat data pemerintah, terutama terkait dengan keamanan pasokan bahan makanan pokok. Ketika terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah tertentu, dengan data yang akurat, pemerintah dapat dengan mudah memenuhi permintaan.

Sebaliknya, ketika suatu wilayah memiliki produksi yang tinggi, dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan. Data pangan yang terkini tidak hanya penting untuk mengantisipasi El Nino tetapi juga untuk pembuatan kebijakan jangka panjang.

Dengan pengelolaan informasi harga dan produksi sebagai dasar, kerja sama antar negara dan wilayah dapat diperkuat untuk memastikan pasokan pangan.

Mengoptimalkan Saluran Irigasi

Selain memperkuat sistem informasi berkelanjutan untuk permintaan pangan, upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan saluran irigasi, termasuk waduk, untuk memastikan produksi beras berlanjut selama El Nino.

Sebagai contoh, Kabupaten Malang di Jawa Timur adalah salah satu daerah penghasil beras utama. Daerah tersebut memiliki total luas sawah sebesar 45.888 hektar dengan luas tanam berkisar antara 70.000 hingga 74.000 hektar per tahun.

Jika pasokan air berkurang, hal itu juga akan mengancam penurunan luas tanam. Dengan luas tanam yang berkurang, produktivitas pertanian diperkirakan akan menurun, berdampak pada pasokan bahan makanan pokok.

Pemerintah Kabupaten Malang telah mempersiapkan beberapa skema untuk mengantisipasi dampak potensial El Nino terhadap sektor pertanian, mengingat proyeksi BMKG, Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang terkena dampak.

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Malang mampu menghasilkan 501.679 ton beras atau setara dengan 323.110 ton beras giling pada tahun 2022. Sementara itu, konsumsi beras lokal tercatat sebesar 241.328 ton, menghasilkan surplus sebesar 81.000 ton beras.

Sebagai produsen beras di wilayah Jawa Timur, penting untuk menjaga produksi pangan selama El Nino. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang mengoptimalkan penggunaan saluran irigasi selama musim kemarau ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran irigasi dan waduk kecil atau daerah penampungan air. Langkah-langkah ini akan digunakan untuk mendistribusikan air ke berbagai area produksi pertanian.

Di Kabupaten Malang, beberapa area telah menerapkan sistem irigasi berpipa untuk pasokan air pertanian dan perkebunan. Beberapa daerah tersebut termasuk kecamatan Pujon, Ngantang, Donomulyo, dan Pagak.

Secara teknis, penggunaan sistem irigasi berpipa dianggap lebih efisien dibandingkan dengan sistem irigasi konvensional karena aliran air dapat dipertahankan untuk memastikan pasokan air yang stabil ke area pertanian.

Langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang seharusnya juga diikuti oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap kondisi khusus masing-masing. Tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama dalam mengantisipasi fenomena El Nino.

El Nino pada tahun 2023 bukan kali pertama Indonesia menghadapi fenomena tersebut. Indonesia telah mengalami kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, Indonesia perlu lebih siap menghadapi fenomena ini.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, terutama dalam penggunaan teknologi digital untuk mendapatkan data yang akurat tentang dampak El Nino, hal itu harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meminimalkan dampak negatif pada sektor pertanian dan keamanan pangan. (*)