Mendikdasmen Terima Rekomendasi Strategis Konsolnas 2025 untuk Pendidikan Bermutu

PRABANGKARANEWS, Depok, 30 April 2025 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara resmi menerima rangkuman rekomendasi dari delapan komisi dalam rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) Tahun 2025 yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (30/4).

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan dedikasi seluruh peserta selama tiga hari pelaksanaan kegiatan. “Selama tiga hari ini, kita telah bersama-sama mencurahkan ide, pemikiran, dan berbagi praktik-praktik terbaik demi kemajuan pendidikan nasional. Konsolnas ini terasa luar biasa karena kita bersatu dalam semangat, visi, dan tekad yang sama: membangun Indonesia yang unggul melalui pendidikan berkualitas untuk semua,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan bermutu. “Kami ingin memastikan bahwa visi Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat benar-benar terwujud. Hal ini membutuhkan tidak hanya keterlibatan, tetapi juga gerakan yang solid dan terkoordinasi. Inilah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan martabat Indonesia,” tegasnya.

Mendikdasmen juga memberikan penghargaan atas dukungan dari berbagai daerah dalam memperkuat karakter anak bangsa melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. “Terima kasih atas dukungan dan masukan dari para peserta, khususnya terkait hal-hal penting yang akan menjadi fokus kita bersama ke depan,” pungkasnya.

Dari delapan komisi, berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan para perwakilan:

• Komisi 1: Emy Rosana Saleh (Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara) menyoroti pentingnya akses pendidikan, peningkatan mutu guru, dan sinergi tata kelola pendidikan, termasuk penanganan anak putus sekolah serta penguatan program wajib belajar 13 tahun.

• Komisi 2: Taufiq Mursad (Dinas Pendidikan Gowa) merekomendasikan revitalisasi sekolah berbasis data Dapodik yang telah tervalidasi, guna mendukung perencanaan pembangunan yang akurat.

• Komisi 3: Maryam (Dinas Pendidikan Serdang Bedagai) menyarankan agar pemerintah daerah melakukan analisis daya tampung sebelum penerimaan siswa baru, dan menyesuaikan data Dapodik sebagai upaya transparansi, serta menggandeng sekolah swasta terakreditasi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung.

• Komisi 4: Katman (BPMP NTB) menyampaikan praktik pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai alat analisis mutu oleh Pemda, seperti di Lombok Tengah yang memetakan wilayah prioritas berdasarkan kesenjangan hasil belajar.

• Komisi 5: Usman (Dinas Pendidikan Buol) melaporkan beberapa inisiatif peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh SEAMEO Center, organisasi profesi guru, dan kolaborasi komunitas guru belajar dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan.

• Komisi 6: Pujianto (Dinas Pendidikan Kota Sorong) mengusulkan agar pendidikan jarak jauh menjadi kebijakan nasional mulai 2026, dengan dukungan materi pembelajaran yang rapi, media komunikasi yang efektif, dan penilaian yang adaptif.

• Komisi 7: Sutarmo (Dinas Pendidikan Kota Surakarta) menekankan pentingnya regulasi daerah dalam mendukung pendidikan karakter serta mendorong keterlibatan aktif dari empat pilar pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

• Komisi 8: Herawati (Balai Bahasa Jabar) menekankan integrasi literasi bahasa dan sastra dalam Asesmen Nasional serta Rapor Pendidikan, serta pentingnya distribusi dan pelatihan pemanfaatan buku bacaan bermutu dengan melibatkan Balai Bahasa.

Dengan diserahkannya rekomendasi dari delapan komisi tersebut, Konsolnas Dikdasmen 2025 diharapkan menjadi landasan strategis bagi perumusan kebijakan pendidikan ke depan. Seluruh rekomendasi ini akan dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan agar implementasinya tepat sasaran, selaras, dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.