Jerry Massie: Prabowo Harus Pilih Wapres yang Loyal, Bukan Berkarakter Pengkhianat dan ABS
PRABANGKARANEWS.COM, JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan secara matang sosok yang akan mendampinginya sebagai Wakil Presiden apabila terjadi pergantian jabatan menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Jerry mengingatkan, calon wakil presiden harus memiliki loyalitas dan komitmen kuat untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo. Ia menegaskan, sosok tersebut tidak boleh memiliki karakter pengkhianat ataupun sekadar berorientasi pada prinsip asal bapak senang (ABS).
“Yang perlu diingat adalah, wakil presiden ini harus orang yang benar-benar bisa mendukung visi misi Prabowo. Benar-benar mengerti apa yang dimaui Prabowo, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang pure benar-benar bekerja untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah menyusun kekuatan untuk mengambil kekuasaan,” kata Jerry kepada Prabangkaranews.com, Kamis (12/11/2026).
Menurut Jerry, dari internal Partai Gerindra terdapat sejumlah figur yang berpotensi menjadi kandidat wakil presiden. Ia menyebut tiga nama, yakni Sugiono, Sudaryono, dan Prasetyo Hadi.
Selain dari Gerindra, Jerry juga melihat sejumlah tokoh dari partai politik koalisi yang berpotensi dipertimbangkan Prabowo. Nama-nama tersebut antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan.
Jerry juga menyinggung kemungkinan Ketua DPR RI Puan Maharani masuk dalam bursa calon wakil presiden. Menurutnya, Puan memiliki peluang politik tersendiri, terutama jika mempertimbangkan posisi strategis PDI Perjuangan dalam dinamika politik nasional.
“Kenapa bukan Dasco? Karena Puan Maharani, saya nilai punya peluang untuk naik sebagai Wapres. Jika itu terjadi, maka Dasco lah yang akan naik sebagai Ketua DPR. Dan ini tentunya penting bagi konsolidasi suara di Parlemen,” ungkapnya.
Ia menilai peluang Puan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor politik. Pertama, sikap kritis PDI Perjuangan terhadap posisi Gibran. Kedua, kekuatan partai tersebut di parlemen dan pemerintahan daerah. Ketiga, basis massa PDI Perjuangan yang dinilainya masih memiliki loyalitas kuat.
“Kalau AHY, Cak Imin, Zulhas dibandingkan dengan Puan, peluang Puan masih lebih besar. Pertama, PDIP termasuk yang paling keras menyuarakan pemakzulan Gibran. Kedua, PDIP menguasai parlemen dan hampir setengah kepala daerah itu dari PDIP. Dan ketiga, PDIP itu memiliki basis massa yang loyal dan setia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Dinamika politik tersebut mengemuka setelah Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu memerintahkan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019.
Perkembangan tersebut turut memicu dinamika di DPR, termasuk munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
