Retno Marsudi: Penghapusan Senjata Nuklir Elemen Penting Perdamaian Internasional
PRABANGKARANEWS.COM || JAKARTA – 75 tahun sejak berdirinya PBB, dan 50 tahun sejak penandatanganan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dunia masih jauh dari penghapusan total senjata nuklir. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan dan Promosi Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (2/10/2020).
“Tidak terdapat kemajuan signifikan oleh negara pemilik senjata nuklir dalam menghancurkan persenjataan nuklir mereka. Sehingga, defisit kepercayaan antarnegara semakin membesar.” ujar Menlu.
Untuk mencapai penghapusan total senjata nuklir, Retno menggarisbawahi tiga hal penting, yaitu:
Pertama, penerapan dan penegakkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non- Proliferation Treaty-NPT).
“Kemajuan implementasi yang seimbang pada 3 (tiga) pilar NPT sangat penting, termasuk kewajiban semua negara pemilik senjata nuklir untuk memajukan pilar perlucutan senjata,” tegas Retno.
Kedua, penguatan mekanisme dan arsitektur perlucutan senjata global. Beberapa mekanisme perlucutan senjata seperti Konferensi Perlucutan Senjata (Conference of Disarmament), larangan uji coba nuklir komprehensif (CTBT), dan mekanisme lainnya harus diupayakan penegakannya agar tujuan penghapusan total senjata nuklir dapat tercapai.
“Terakhir, perlucutan senjata nuklir harus memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran global,” papar Menlu.
Menlu Retno menambahkan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan pengingat bahwa perlindungan manusia dan kemanusiaan hanya dapat tercapai melalui solidaritas global dan bukan melalui senjata nuklir.
“Mempertahankan keberadaan senjata nuklir tidak memberikan manfaat bagi dunia (zerosum). Di sisi lain, penghapusan total senjata nuklir akan memastikan keberlangsungan umat manusia,” pungkas Retno menutup pernyataannya dalam pertemuan yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 yang berlangsung sejak tanggal 21 September 2020. (Kemlu/UN)
