WACANA POLITIK DINASTI MEMBUKTIKAN RAKYAT KRITIS DAN KONTROL TERHADAP PROSES DEMOKRATISASI

Oleh: Andrik Purwasito/Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS, Surakarta

Politik dinasti tidak lain hanyalah ambisi sebuah keluarga  besar untuk terjun dalam dunia politik. Mengapa hal ini dianggap kurang patut, walaupun demokrasi tidak ada larangan untuk hal tersebut. Mungkin saja karena dunia politik yang ideal adalah untuk mengabdi bagi kepentingan rakyat banyak, namun “dinasti politik” dianggap sarana untuk mencari “matapencaharian.”

Yakni, kesadaran bahwa politik itu sama artinya dengan memegang otoritas kekuasaan, yang secara legitim dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan baik keuntungan ekonomi, keuntungan kebebasan, keuntungan menggunakan fasilitas negara dan berbagai kepentingan lain-lain, baik digunakan oleh anggota keluarga yang lain ataupun oleh kroni-kroninya.

Dengan penjelasan di atas, berarti politik dinasti itu sah-sah saja. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, sesuai ketentuan undang-undang. Sebuah keluarga mengajak seluruh keluarga besanya untuk terjun dalam dunia politik juga tidak ada yang salah.

Yang jelas, undang-undang menjamin kebebasan setiap orang tanpa pandang bulu untuk terjun dalam dunia politik. Tetapi mengapa hal tersebut, disoroti publik dan menjadi wacana yang hangat belakangan ini.

Kekhawatiran Publik

Yang disoroti dan dikhawatirkan dalam wacana politik dinasti adalah prinsip adalah monopoli dan penyelewengan terhadap kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Dengan kata lain, politik dinasti lebih merupakan “peringatan” atau kontrol publik dalam proses demokratisasi di Indonesia. Kontrol publik terhadap penyelenggaraan suksesi kekuasaan lebih sehat.

Kontrol publik terhadap praktek kekuasaan yang hanya dikuasai oleh satu atau beberapa keluarga. Karena secara teoritis, kekuasaan yang didominasi oleh kelompok keluarga cenderung diselewengkan. Hal ini secara jelas akan mengancam berkembangnya kaderisasi rakyat dan demokrasi.

Politik dinasti cenderung ingin melanggengkan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh para pendahulunya atau untuk menutupi kesalahan dan kebobrokan yang terjadi dari kekuasaan yang dipegang oleh keluarga pendahulunya.

Kontrol publik tersebut berupa kecurigaan publik terhadap monopoli kekuasaan oleh keluarga. Monopoli kekuasan cenderung korup dan menyeleweng. Dengan kata lain, politik dinasti akan mengganggu proses demokratisasi terutama pada hegemoni kekuasan atas rakyatnya.

Jadi, politik dinasti itu, dalam praktek politik di Indonesia harus dianggap sebagai peringatan dini bagi runtuhnya demokrasi di masa depan. Dengan kata lain, wacana politik dinasti harus dilihat sebagai kontrol terhadap demokratisasi yang tengah kita kembangkan di negeri ini. Sangat jelas sekali pesan publik kepada para politisi dan penyelenggara negara, bahwa politik dinasti dapat merusak proses demokrasi yang sehat.

Kita punya pengalaman menyedihkan dengan melahirkan politisi hasil karbitan terjun dalam dunia politik, seperti pelemahan uu KPK, omnibus law dll. Pilihannya adalah adanya kewajiban dari setiap orang untuk memperoleh pengalaman politik melalui sistem kaderisasi. Karena bagaimanapun juga aktor politik wajib mempunyai track record politik, melalui pengalaman berpolitik.

Maka tidak heran kalau rakyat kaget dan tak percaya ketika anak pingitan yang kurang gaul itu tiba-tiba mencalonkan diri jadi bupati atau istri walikota yang biasa memasak di dapur tiba-tiba terjun di gelanggang politik, dengan ambisi melanjutkan kedudukan suami yang mau lengser dari walikota.

Hegemoni

Dalam tradisi politik di Jawa itu hal yang wajar saja, seperti Ken Arok ketika naik tahta ditemukan di tempat judi oleh empu Lohgawe. Bukan karena Ken Arok adalah penjudi, pemabuk dan playboy tetapi karena ia adalah anak Lohgawe yang menobatkan Ke Arok menjadi anak Dewa Wisnu.

Rakyat dapat menerima Ken Arok sebagai raja, bukan karena rakyat memilih secara sukarela, tetapi oleh karena faktor Lohgawe. Seorang empu yang menjadi penuntun dan guru rakyat. Maka, ketika Ken Arok blusukan ke desa-desa, ia tidak dicemooh oleh rakyat karena kelakuannya sebagai penjahat atau merebut Ken Dedes yang cantik jelita, dari Tunggul Ametung sebagai suami dan raja yang sah.

Sebaliknya Ken Arok justru disembah-sembah sebagai putra Wisnu, Rakyat hanya bisa berharap bahwa Ken Arok akan menyelamatkan rakyat dari penderitaan dan peperangan, seperti yang dilakukan para pendahulunya. Rakyat mengalami proses sihir politik, yang disebut dalam ilmu politik sebagai hegemoni. (Kiageng Guru Official, Triyagan, Sukoharjo, 20/10/2020).