Jokowi, Percepat Penyaluran Bansos untuk Masyarakat
JAKARTA,- Dia juga mengungkapkan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi. Pemerintah memang tetap mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, Bantuan untuk UMKM dan PKL/warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak.”
Hingga 30 Juli 2021, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai angka Rp305,5 triliun atau sudah sebesar 41 persen dari pagu Rp744,75 triliun. Rincian realisasi program PEN adalah sebagai berikut, pertama, klaster kesehatan dengan realisasi sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun.
Kedua, klaster perlindungan sosial, realisasi sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun. Ketiga, klaster dukungan UMKM dan korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun. Keempat, klaster program prioritas dengan realisasi Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun. Kelima, klaster insentif usaha realisasi Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun
Harapannya, sejumlah instrumen insentif itu tersebut cukup efektif untuk mengompensasi pendapatan masyarakat yang tergerus selama pandemi. Indikator itu bisa terlihat dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Laporan itu memberikan gambaran indeks harga konsumen pada Juli tercatat inflasi sebesar 0,08 pesen. Kendati cukup terbatas, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan periode Juni yang mencatatkan deflasi -0,16 persen.
Harus diakui, kebijakan PPKM Level 4 berdampak pada pelemahan permintaan domestik. Namun, laju inflasi masih berpotensi meningkat pada sisa tahun ini.
Harapannya, beragam instrumen bantuan pemerintah cukup berkontribusi besar menjaga denyut nadi ekonomi masyarakat tetap menggeliat. Ini sesuai dengan jaminan Presiden Joko Widodo bahwa seluruh program bantuan sosial (bansos) tetap diberikan kepada masyarakat menyusul perpanjangan PPKM Level 4.
“Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran bansos,” tutur Kepala Negara dalam pernyataan resmi di Istana Negara, Senin (2/8/2021).
Memang tetap terjaganya daya beli masyarakat telah menjadi perhatian pemerintah terutama hingga paruh kedua tahun ini. Indikator itu bisa terlihat dari data Kementerian Keuangan di mana anggaran Program PEN ditingkatkan dari Rp669,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun.
Kemampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pun diamini oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Endang Larasati. Menurutnya, upaya menginjak rem restriksi aktivitas adalah pilihan yang harus ditempuh pemerintah guna menghambat penyebaran Covid-19.
Kebijakan restriksi mobilitas publik melalui PPKM level 4 itu, imbuhnya, bersifat sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk kemudian disesuaikan level restriksinya sesuai parameter pengendalian pandemi. “Masih terjaga karena pemerintah juga terus melakukan eskalasi dan perpanjangan berbagai program perlindungan sosial pangan sebagai bantalan untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak,” ujarnya.
Harapannya, pemerintah bersama masyarakat bisa segera menangani pandemi Covid-19. Dengan demikian, percepatan pengendalian pandemi akan memberikan ruang gerak yang lebih lebar bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menggenjot kinerja ekonominya.
