Amerika Serikat (AS) Meminta Rusia Akhiri Serangan Militernya Terhadap Ukraina

PRABANGKARANEWS.COM || Amerika Serikat (AS) meminta Rusia untuk segera mengakhiri serangan militernya terhadap Ukraina atau negara Paman Sam itu akan memperkuat militer Ukraina.

“Rusia dapat mengakhiri perangnya hari ini. Sampai Rusia melakukannya, kami akan bersatu dengan Ukraina dan memperkuat militernya di medan perang selama diperlukan sehingga Ukraina akan berada di posisi terkuat di meja perundingan,” kata Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dalam pernyataan tertulis, Sabtu (4/3).

Diketahui, pada per Sabtu ini AS mengumumkan paket bantuan keamanan militer terbaru untuk Ukraina senilai 400 juta dolar AS (sekitar Rp6 triliun).

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa paket bantuan terbaru itu didanai oleh Presidential Drawdown Authority, yang memungkinkan pengiriman barang dan jasa dari Departemen Pertahanan AS untuk dikirimkan tanpa persetujuan Kongres dalam menanggapi situasi darurat.

Paket bantuan militer tersebut mencakup lebih banyak amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi atau peluncur rudal (HIMARS) dan howitzer, kata Blinken dalam pernyataan tertulis di situsweb Departemen Luar Negeri AS yang dipantau ANTARA pada Sabtu.

Selain itu, dalam paket bantuan pertahanan dari AS untuk Ukraina tersebut, ada juga amunisi untuk Kendaraan Tempur Infanteri Bradley, jembatan peluncuran kendaraan lapis baja, peralatan dan perlengkapan penghancuran, serta pelatihan.

Blinken menambahkan bahwa AS terus menggalang dukungan dunia untuk Ukraina dan dia memuji dukungan lebih dari 50 negara yang bersatu dalam solidaritas bersama Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, AS telah mengirimkan bantuan peralatan militer senilai lebih dari 30 miliar dolar AS (sekitar Rp458 triliun) ke Ukraina, menurut Pentagon.

Ini merupakan yang ke-33 kalinya pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengesahkan bantuan untuk Ukraina dengan menggunakan wewenang Presidential Drawdown Authority. Red/HS