Berkaca Kasus Mario Dandy dengan Gaya Hidup Hedon, Apa Pajak Buat Bayar Pejabat Negara?
PRABANGKARANEWS.COM || JAKARTA – Kasus Mario Dandy Satrio mengegerkan masyarakat, bagaimana anak pejabat pajak bisa merasa ‘super power’ dan menganiaya korban hingga koma, namun juga gaya hidup heson anak pejabat pajak yang tidak lazim.
“LQ Indonesia Lawfirm juga menyoroti gaya hidup ‘hedon’ keluarga pegawai pajak,” kata Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, Rabu (1/3/2023).
Ternyata pejabat Ditjen Pajak yang memanjakan anak dan hidup hedon bukan cuma Rafael Alun saja.
Adalah pasangan suami istri Arif Yanuar dan Daisy Indri, dimana sang suami sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar. Memanjakan anak lelakinya hidup hedon dengan memberi fasilitas dan sarana mewah yaitu juga gemar mengendarai motor gede (moge).
Salah satu intipan netizen terhadap hidup hedonnya adalah IG dari Daisy Indri istri dari Arif Yanuar Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar sempat berucap “First Sunmori in 2022 ( Sunday Morning Ride/Berkendara di Minggu Pagi)”.
Arif Yanuar diangkat Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar saat Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar adalah Kantor Pajak tempat terdaftarnya/ bersemayamnya para Wajib Pajak berskala besar dari seluruh Indonesia.
Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa Arif dan beberapa kroninya masuk dalam gerbong Suryo sejak mereka berkarir. Gaya hidup Arif dan keluarga yang memamerkan kemewahan seharusnya tidak bisa dilakukan mengingat gaji dan tunjangan Arif Yanuar sebagai ASN tidak mungkin mencukupi.
Ini LQ lampirkan foto yang sempat diambil dari IG yang bersangkutan yang menunjukkan bagaimana para pejabat pajak pamer kekayaan, kemewahan dan prestige. Padahal Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 2023 masa sulit bagi Ekonomi Indonesia. LQ Indonesia Lawfirm sangat prihatin sampai muncul di masyarakat tagline.
“Jangan lupa bayar pajak, karena tidak semua anak pegawai pajak punya Motor Gede dan mobil mewah,” terangnya.
Timbul asumsi dan persepsi masyarakat bahwa uang bayar pajak ternyata mengalir ke kantong para oknum Petinggi pajak. Ini seharusnya menjadi ‘wake up call’ betapa rusaknya penegakan hukum di Era Jokowi, dengan lemahnya KPK.
KPK dan Kejagung yang seharusnya berani menindak dan memeriksa oknum petinggi pegawai pajak, justru menjadi macan ompong yang hanya banyak melakukan pencitraan.
“Istilahnya NATO: No action Talk Only. Sangat menyedihkan dan miris negeri Indonesia ini. Menjadi PR bagi pemimpin megara selanjutnya untuk membenahi,” tutupnya.
