Wonogiri Raih Penghargaan Prestasi Kinerja Tinggi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah
PRABANGKARANEWS.COM || WONOGIRI – Kabupaten Wonogiri menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas prestasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan status kinerja tinggi. Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan penghargaan tersebut didapat dari beberapa indikator, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan akuntabilitas. Tak hanya itu, kata dia, Kabupaten Wonogiri juga memiliki sistem anggaran berbasis skala prioritas.
Bupati yang akrab disapa Jekek menyerahkan piagam penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 3,59 dan Status Kinerja Tinggi Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Drs. Haryono, MM usai memperingati upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah di halaman pendopo rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (2/5).
“Kami masuk 10 besar nasional, tepatnya di rangking tujuh dengan skor 3,59 dan status kinerja tinggi. Ini menginspirasi dan mengevaluasi kita apa nanti yang bisa kami lakukan. Agar capaian peringkat tahun depan lebih baik,” kata Jekek.
Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat Wonogiri secara bertahap menunjukkan perbaikan. Apalagi, selama ia memimpin dua periode Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM Kabupaten Wonogiri pada 2016 menunjukkan angka 67,76. Setelah dilakukan upaya perbaikan yang meliputi Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita, IPM Kabupaten Wonogiri pada 2022 meningkat di angka 71,04.
“Perkembangan lain dapat dilihat dari angka kemiskinan yang berhasil ditekan, membaiknya infrastruktur jalan dan pasar tradisional, serta sarana kesehatan dan pendidikan yang semakin lengkap,” ucap Jekek.
Terhadap prestasi dan capaian itu, lanjut dia, Pemkab Wonogiri akan membedah poin per poin untuk dilakukan perbaikan ke depannya. “Dua tahun lalu, EPPD tidak ada penilaian. Baru tahun ini (2023) ada. Maka nanti akan segera kami bedah poin per poinnya apa dan kami lakukan perbaikan. Tujuannya adalah EPPD menjadi indikator atau alat ukur kinerja pemda sehingga menjadikan tata pemerintah yang lebih baik.”
