Tantangan Terkini Jurnalis di Tahun Politik: Etika, Kekerasan, dan Hoaks
PRABANGKARANEWS || Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Nadrim, menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi jurnalis dalam konteks tahun politik, yakni tekanan perusahaan media untuk meliput pemilu, peningkatan kekerasan terhadap jurnalis, dan penyebaran informasi hoaks. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh AJI Pontianak, Sasmito menggarisbawahi pentingnya mencari solusi bersama untuk mengatasi tantangan ini.
Sasmito mencatat bahwa tekanan dari perusahaan media terkait pembuatan berita pemilu dan tingginya kekerasan terhadap jurnalis menjelang pemilu menjadi isu krusial. Dari segi etika, pelaporan Dewan Pers menunjukkan adanya 600 laporan pelanggaran kode etik oleh jurnalis setiap tahunnya, yang menandakan perlunya aturan yang lebih rinci terkait peliputan pemilu, dilansir dari rri.co.id Senin (28/11/23).
Pentingnya Kode Etik Jurnalis dalam menyajikan informasi dari lembaga survei dan berita terkait pemilihan umum juga menjadi fokus Sasmito. Ia menekankan perlunya berimbang dalam memberitakan pasangan calon serta memuat informasi dari berbagai sumber untuk menjaga integritas dan keadilan.
Sementara itu, tantangan keamanan juga menjadi sorotan, dengan peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mencapai 34 kasus pada periode Januari hingga April 2023, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Sasmito menekankan perlunya sistem dan mekanisme perlindungan yang kuat untuk melibatkan jurnalis dalam liputan yang berisiko.
Dalam konteks informasi hoaks, Sasmito menyampaikan bahwa penyebaran misinformasi yang terkait dengan politik semakin meningkat, dan kolaborasi antara lembaga seperti AJI, AMSI, dan Mafindo dalam Gerakan Nasional Anti Hoaks (GNI) menjadi penting untuk pencegahan.
Sekretaris AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, menambahkan bahwa AMSI mendorong media anggotanya untuk menjunjung tinggi fungsi media sebagai pengawas keempat demokrasi. Ini berarti media harus memenuhi standar jurnalistik, memuat informasi dari narasumber kredibel, dan menjaga bisnis yang baik agar tetap dapat berfungsi sebagai pengawas kekuasaan.
Dengan adanya tantangan dan peluang di tahun politik, media diarahkan untuk memiliki sistem bisnis yang kuat sehingga tetap dapat menjalankan fungsi pengawasannya dan mendapatkan dukungan masyarakat. Semua ini, tentu, harus tetap sesuai dengan kaidah dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
