Jangan Dipolitisasi, Pemberian Penghargaan Jenderal Kehormatan: Sebuah Apresiasi atas Prestasi dan Jasa

Jangan Dipolitisasi, Pemberian Penghargaan Jenderal Kehormatan: Sebuah Apresiasi atas Prestasi dan Jasa
SHARE

PRABANGKARANEWS || Pemberian penghargaan jenderal kehormatan seharusnya tidak dipolitisasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan jasa yang telah diberikan oleh penerima selama menjabat Menteri Pertahanan.

Pengamat Politik Jerry Massie kepada jurnalis Prabangkaranews Kamis (29/2/24), menjelaskan bahwa penunjukan penerima penghargaan jenderal kehormatan merupakan wewenang Presiden Jokowi. Hal ini tidak perlu dipersoalkan karena merupakan bagian dari kewenangan yang sah.

Banyak panglima ABRI/TNI yang tidak mengajukan komplain terhadap pemberian penghargaan ini. Selain itu, pemberian penghargaan dilakukan setelah pemilu sehingga tidak terkait dengan agenda politik.

Pemberian penghargaan juga telah diberikan kepada Mantan Presiden SBY dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Secara standar kelayakan dan kepatutan, bahkan menurut SOP, Prabowo layak untuk mendapatkan gelar jenderal kehormatan.

Baca Juga  Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Praktik Pinjol Ilegal

Secara konseptual, penghargaan jenderal kehormatan tidak jauh berbeda dengan pemberian gelar Doktor Honoris Causa atau Profesor (HC).

SBY dan Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan pernah mendapatkan penghargaan ini sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian penghargaan tersebut telah dilakukan secara konsisten dan tidak bersifat politis.