GMNI Pacitan Desak KPU Bertanggung Jawab atas Gagalnya Debat Pertama
PACITAN (PRABANGKARANEWS) – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pacitan, Muhammad Tonis Dzikrullah, kembali menyuarakan kritiknya terkait gagalnya pelaksanaan debat publik pertama yang sangat dinantikan oleh masyarakat Pacitan. Menurut Tonis, kegagalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan dari panitia, terutama dalam memperhitungkan risiko cuaca yang tidak menentu. “Seharusnya panitia lebih matang dalam menyiapkan acara, terutama karena tanda-tanda hujan sudah terlihat beberapa hari sebelum acara,” ujarnya kepada jurnalis Senin (21/10/24).
Tonis menyoroti keputusan panitia yang memilih lokasi terbuka sebagai tempat debat. Baginya, pemilihan lokasi tersebut tidak tepat, mengingat berbagai faktor yang bisa mengganggu jalannya acara, seperti cuaca buruk dan potensi gangguan eksternal. Ia menyarankan agar debat seharusnya diadakan di dalam gedung yang lebih aman dan nyaman, baik bagi para kandidat maupun masyarakat yang hadir. “Debat adalah momen penting, harus dipersiapkan dengan baik, tidak hanya soal hujan, tetapi juga soal kenyamanan, keamanan, dan ketertiban,” tegasnya.
Alasan yang diberikan oleh Ketua KPU Pacitan, yakni force majeure atau keadaan di luar kendali, juga mendapat kritikan dari Tonis. Menurutnya, alasan tersebut tidak bisa diterima begitu saja, sebab cuaca buruk sudah diperkirakan beberapa hari sebelumnya. “Hujan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, dan panitia seharusnya sudah siap dengan rencana cadangan jika cuaca tidak mendukung,” katanya. GMNI merasa bahwa KPU seharusnya lebih cermat dan antisipatif dalam menghadapi situasi seperti ini.
Lebih lanjut, Tonis dan GMNI Pacitan menuntut pertanggungjawaban dari KPU atas kegagalan tersebut, terutama dalam hal anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan acara. Mereka mendesak KPU untuk menjelaskan secara terbuka bagaimana anggaran debat tersebut dipergunakan dan apakah dana publik sudah dikelola dengan efisien. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran itu dipertanggungjawabkan, terutama karena ini melibatkan dana publik,” ujar Tonis.
Selain itu, GMNI juga meminta KPU Pacitan untuk memberikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat pembatalan debat. Mereka merasa bahwa masyarakat tidak boleh diabaikan, dan KPU harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. “KPU harus transparan dan menjelaskan secara rinci penyebab kegagalan ini, agar masyarakat tidak merasa kecewa,” tambah Tonis.
Bagi Tonis, tahapan kampanye terbuka melalui debat adalah salah satu momen krusial dalam demokrasi lokal. Debat publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendengar langsung program dan visi-misi dari para kandidat. Kegagalan ini, menurutnya, menunjukkan bahwa KPU belum memiliki perencanaan yang matang dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menggagalkan acara. “Debat ini penting bagi masyarakat untuk mengenal calon pemimpin mereka, dan panitia harus lebih siap dalam menyelenggarakannya,” jelasnya.
Tonis juga menekankan bahwa KPU harus memastikan segala aspek teknis acara, termasuk mitigasi risiko cuaca buruk, telah dipertimbangkan sejak awal. Dia berharap KPU dapat belajar dari kejadian ini dan memperbaiki kinerjanya di acara debat berikutnya. Menurutnya, publik berhak mendapatkan acara debat yang lancar, profesional, dan berkualitas, tanpa gangguan cuaca atau hal-hal lain yang sebenarnya dapat diantisipasi. “KPU harus lebih profesional dalam merencanakan acara yang sepenting ini,” pungkasnya.
Dengan adanya tuntutan ini, GMNI berharap KPU Pacitan bisa segera memberikan klarifikasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Kegagalan debat pertama ini menjadi pelajaran penting bagi KPU agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Masyarakat Pacitan, menurut Tonis, ingin melihat proses demokrasi yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan profesional dalam setiap tahapannya, termasuk dalam penyelenggaraan debat calon pemimpin daerah.
