Diskusi Publik: Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA (PRABANGKARANEWS) – Diskusi publik yang diselenggarakan oleh P3S melalui Zoom Meeting pada Selasa (21/1/2025) dengan tema “Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran” menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Dr. Andre Reza Hariadi, Dr. Fitra Faisal, PhD, Prof. Anthony Budiawan, Fernando Emas, dan Bang Jerry Massie, PhD, dengan Ricardo Marbun sebagai moderator.

Dr. Andre Reza Hariadi menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo dalam 100 hari pertamanya, terutama terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur di kementerian, mengingat proses pelantikan pejabat masih berlangsung hingga Januari 2025. Birokrasi yang efisien dianggap penting untuk mempercepat kinerja pemerintahan, terutama dalam menghadapi hambatan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dr. Fitra Faisal mengingatkan bahwa dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya melalui potensi tarikan dana ke Amerika Serikat. Namun, pernyataan Trump yang menjamin tidak ada perang sipil memberikan harapan stabilitas global. Fitra juga mencatat bahwa Amerika akan fokus pada inflasi energi dengan meningkatkan produksi migas.

Fernando Emas memberikan pandangan positif terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo, khususnya dalam kebijakan makan, kesehatan, dan pendidikan gratis. Namun, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% harus dicapai dengan hati-hati, mengingat risiko defisit yang terus meningkat. Prof. Anthony Budiawan menambahkan bahwa Prabowo perlu segera menangani masalah ekonomi, hukum, dan politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait utang negara yang membengkak.
Jerry Massie, PhD, optimis dengan kebijakan Prabowo yang pro-rakyat dan tegas, terutama dalam menghentikan impor beras dan jagung serta mencetak sawah baru di Merauke dan Kalimantan. Ia menegaskan bahwa kementerian pangan yang fokus pada program Prabowo akan mendukung pencapaian target swasembada pangan. Pejabat yang tidak mampu bekerja optimal diharapkan untuk segera diperbaiki atau diganti.