PDIP Siap Tulis Ulang Sejarah: Menjawab Versi Fadli Zon soal Tragedi 1998
PRABANGKARANEWS, Jakarta, 14 Juni 2025 – Kontroversi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai sekadar “rumor” terus menuai gelombang reaksi. Kali ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat suara melalui Ketua DPP-nya, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang menyatakan bahwa partainya siap menyusun kembali sejarah versi mereka sendiri sebagai bentuk tandingan terhadap narasi yang tengah digarap Kementerian Kebudayaan.
“Kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri,” ujar Bambang Pacul yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, dalam pernyataan di Senayan, Jumat (13/6).
Menurutnya, setiap penulisan sejarah pada dasarnya tak bisa lepas dari subjektivitas sang penulis. Ia menilai, Fadli Zon tentu memiliki sudut pandang sendiri dalam membaca tragedi 1998, namun hal itu bukan berarti fakta-fakta lain harus dikesampingkan, dilansir dari Antaranews Selasa (17/6/25).
“Subjektivitas pasti ada. Tetapi sejarah juga harus ditopang oleh fakta, data, dan keberanian untuk mengakui luka, bukan justru mengaburkannya,” tegas Bambang.
Pernyataan ini menjadi bentuk sikap politik sekaligus kebudayaan PDIP dalam menanggapi kekhawatiran publik bahwa upaya “penulisan ulang sejarah” yang diklaim sebagai proyek pemerintah, dikhawatirkan bukan sekadar koreksi ilmiah, melainkan sebagai upaya framing ulang masa lalu demi kepentingan kekuasaan saat ini.
PDIP, sebagai salah satu partai yang sejak awal era reformasi terlibat dalam proses demokratisasi dan penegakan HAM, merasa bertanggung jawab untuk menjaga memori kolektif bangsa. Menurut Bambang, membiarkan sejarah didefinisikan oleh satu pihak saja adalah bentuk bahaya laten bagi generasi mendatang.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan “ngotot” berdebat dengan Fadli Zon melalui opini semata, melainkan akan menjawabnya dengan kerja sejarah yang serius dan berdasarkan fakta.
Pernyataan Bambang Pacul ini sekaligus menandai babak baru dalam konflik narasi sejarah yang melibatkan aktor-aktor politik utama negeri ini. Di tengah tuntutan keadilan dari para penyintas tragedi 1998 dan desakan masyarakat sipil terhadap pemerintah agar tidak menutup-nutupi pelanggaran HAM berat masa lalu, respons politik semacam ini menjadi sangat krusial.
Kini, pertanyaan yang menggantung adalah: sejarah versi siapa yang akan menjadi memori kolektif bangsa? Dan apakah generasi mendatang akan tumbuh dengan keberanian untuk melihat masa lalu secara jernih, atau justru dibimbing oleh versi sejarah yang sudah disusun sesuai selera kekuasaan?
