Kebuntuan Politik di AS: Pakar Politik Desak Trump Akhiri Filibuster untuk Akhiri Shutdown Pemerintahan

PRABANGKARANEWS – Pemerintahan Presiden Donald Trump masih lumpuh akibat kebuntuan politik yang berkepanjangan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Penutupan sebagian pemerintahan federal (government shutdown) yang telah berlangsung lebih dari 30 hari ini menjadi salah satu yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.

Menurut Jerry Massie, pakar politik Amerika dan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini adalah menghapus mekanisme filibuster di Senat.

“Selama ini, Partai Demokrat menjadi faktor utama penutupan pemerintahan federal. Dalam sejarah, sudah 15 kali Partai Demokrat menutup pemerintahan ketika presidennya berasal dari Partai Republik,” ujar Jerry, alumnus American Global University (AGU), pada Jumat (31/10/2025).

Meski ada tiga senator Demokrat yang bergabung dengan Partai Republik, Senat masih kekurangan empat suara untuk mencapai ambang batas 60 kursi yang dibutuhkan guna menghentikan filibuster dan membuka kembali pemerintahan. Kondisi ini memperpanjang kebuntuan sekaligus menekan ekonomi nasional.

“Deadlock ini menekan ekonomi AS hingga merugikan antara USD 7–14 miliar, memangkas 2 persen PDB pada kuartal terakhir akibat berkurangnya belanja pemerintah,” papar Jerry.

Ia menilai Presiden Trump harus segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri kebuntuan ini. “Trump harus menyingkirkan ide gila Demokrat dan mengakhiri filibuster. Dengan mayoritas Republik di Senat (53 kursi) dan kekuatan signifikan di Kongres, peluang itu terbuka lebar,” tegasnya.

Sejak dimulainya shutdown pada 1 Oktober 2025, lebih dari 4.100 pegawai federal telah dirumahkan, dan jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah. “Penutupan ini bukan sekadar soal politik—ini memukul roda pemerintahan. Sejak 1981, AS sudah 15 kali menutup pemerintahannya, tapi tak ada presiden yang menggunakan situasi seperti ini untuk pemutusan besar-besaran,” jelas Jerry.

Di sisi lain, Partai Demokrat tetap bersikeras agar setiap rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek mencakup perpanjangan kredit pajak dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) yang akan segera berakhir.

Kendati demikian, Jerry tetap optimistis bahwa Partai Republik akan mengambil langkah berani untuk mengakhiri filibuster, demi mengembalikan stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

“Kebijakan ini bukan hanya soal membuka kantor pemerintah, tapi tentang mengembalikan stabilitas dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” pungkasnya.