Prof. Sri Kusumo Habsari Dikukuhkan sebagai Guru Besar UNS, Tegaskan Pentingnya Dekolonialisasi Gender Berbasis Tradisi Nusantara
PRABANGKARANEWS, Surakarta – Prof. Dra. Sri Kusumo Habsari, M.Hum., Ph.D. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam Sidang Terbuka Senat Akademik UNS yang dipimpin langsung oleh Rektor UNS. Prosesi pengukuhan digelar di Auditorium GPH Haryo Mataram, S.H., Selasa (27/1/2026).
Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Habsari menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Dekolonialisasi Gender di Indonesia: Mlacak Jejak Fluiditas Peran Laki-laki dan Perempuan”. Melalui pidato tersebut, ia mengkritisi dominasi pemikiran gender Barat yang selama ini banyak digunakan dalam kebijakan publik, kajian akademik, maupun wacana sosial di Indonesia.
Menurut Prof. Habsari, konsep gender yang berkembang di Barat kerap dipahami secara dikotomis—memisahkan secara kaku peran maskulin dan feminin—serta menganggap pengalaman gender bersifat statis dan universal. Pendekatan tersebut, kata dia, tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sejarah dan kebudayaan Indonesia.
“Dalam sejarah masyarakat Indonesia, pemahaman tentang gender tidak kaku, tetapi justru luwes dan kontekstual,” tegasnya.
Kritik terhadap Dominasi Pemikiran Gender Barat
Prof. Habsari menegaskan bahwa banyak teori gender yang digunakan di Indonesia masih bersumber dari tradisi pemikiran Barat modern. Akibatnya, pengalaman gender masyarakat Indonesia yang kompleks, cair, dan beragam kerap disederhanakan.
Melalui perspektif dekolonialisasi gender, ia mengajak dunia akademik untuk meninjau ulang asumsi-asumsi universal tentang gender dan membuka ruang bagi pengalaman lokal sebagai sumber pengetahuan yang sah.
Jejak Gender dalam Tradisi Lokal Nusantara
Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Habsari menelusuri praktik gender dalam berbagai tradisi lokal Nusantara, khususnya masyarakat Jawa dan Madura. Ia menunjukkan bahwa gender dalam tradisi tersebut tidak selalu dipahami sebagai identitas tetap, melainkan sebagai peran sosial yang fleksibel, bergantung pada kebutuhan zaman dan konteks sosial.
Dalam tradisi Jawa, misalnya, kepemimpinan dan kekuasaan tidak selalu dilekatkan pada jenis kelamin, melainkan pada kapasitas personal, laku spiritual, serta posisi sosial. Sementara itu, di masyarakat Madura, perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah, perdagangan, dan ekonomi keluarga, meskipun secara normatif hidup dalam struktur patriarkal.
Perempuan sebagai Agen Aktif
Lebih lanjut, Prof. Habsari menolak pandangan yang menempatkan perempuan tradisional semata-mata sebagai pihak yang subordinat. Ia menegaskan bahwa perempuan dalam berbagai komunitas lokal memiliki agensi, berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan budaya, serta mampu menegosiasikan relasi kuasa dalam batasan norma sosial yang ada.
“Ketimpangan gender tidak bisa dibaca secara hitam-putih,” ujarnya.
Dekolonialisasi Pengetahuan Gender
Dalam kerangka teoretik, Prof. Habsari memanfaatkan pemikiran para sarjana dekolonial dan feminis seperti Chandra Talpade Mohanty, Trinh T. Minh-ha, Deniz Kandiyoti, Maria Lugones, hingga Judith Butler. Ia menegaskan bahwa pengalaman gender tidak pernah netral atau tunggal, melainkan selalu dibentuk oleh sejarah, budaya, dan relasi kuasa.
Dekolonialisasi gender, menurutnya, berarti menggeser pusat produksi pengetahuan dari dominasi Barat menuju pengalaman lokal masyarakat Indonesia.
Implikasi Akademik dan Sosial
Menutup pidato pengukuhannya, Prof. Habsari menekankan pentingnya pengembangan kajian gender berbasis lokalitas serta keberanian akademisi Indonesia untuk tidak sekadar mengadopsi teori luar secara mentah. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun pengetahuan gender yang relevan, kontekstual, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional yang inklusif.
Pengukuhan Prof. Sri Kusumo Habsari sebagai Guru Besar menegaskan peran UNS dalam mengembangkan kajian budaya kritis yang berpijak pada kekayaan tradisi Nusantara sekaligus berkontribusi pada penguatan kedaulatan intelektual Indonesia. (Humas-KAFIB)
