Prof. Andrik Purwasito, Disrupsi State Power dalam Masa Pandemi Global Covid-19

Oleh: Prof.Dr.Andrik Purwasito, DEA (*)

Ass. Wr. Wb. Hadirin yang saya hormati,

Izinkanlah saya barang 5-7 menit untuk menyampaikan pidato kebudayaan saya yang paling singkat, mengenai perkembangan terakhir proses peradaban kita.

Pertama saya akan menjelaskan efek Pandemi Global Covid-19 terhadap kehidupan kita. Pandemi covid-19 ditandai dengan bergantinya pola relasi kehidupan dari plafform off-line ke platform on-line digital. Revolusi ini telah menghubungkan dunia fisik kita dengan jaringan virtual melalui teknologi komunikasi super canggih internet of all things. Sekarang dunia telah membangun jembatan virtual untuk melaksanakan tugas peradaban.

Konsekuensinya, seluruh pola kehidupan berubah secara radikal. Manusia terus menyesuaikan dirinya dengan perubahan dahsyat guna mengontrol radikalisasi pada perilaku masyarakat, terutama relasi power centrum yang selama dikuasai oleh State, dengan power of people,  oleh karena power mulai terdesentralisir ke seluruh aktor kehidupan, tidak hanya pada Lembaga swadaya masyarakat, organisasi nirlaba, tetapi power telah sampai pada aktor yang paling terkecil, yakni individu, yang saya sebut sebagai Nano power. Dalam konteks sosial, perubahan pola relasi power tersebut saya sebut sebagai nano power relations dan dalam konteks global serta hubungan internasional, saya sebut sebagai nano power diplomacy.

Dengan kata lain, desentralisasi power adalah proses disrupsi kekuasaan Pemerintah oleh kekuatan digital effect dan social media. Perebutan pada ranah power telah menyebabkan, mau tidak mau, rezim harus berbagi power, sehingga demokrasi dewasa ini, adalah democracy power sharing. Dalam hal ini, State sebagai pemegang kendali negara, sebagai hegemon power konvensional tidak mau kalah dengan people power. Disrupsi power dihadapi oleh rezim pemerintah dengan cara memanfaatkan media social sebagai saran untuk melawan kekuatan rakyat, media social dimanfaatkan sebagai pembangun citra power yang baru, melalui baik oleh para actor itu sendiri maupun melalui buzzer, influencer, yang secara aktif membangun propaganda terselubung,  yang isinya lebih banyak sebagai post-truth information, atau hoax, yakni menciptakan informasi semu dan informasi palsu. Semua ini ditujukan untuk melindungi power dari reduksi digital dan secara umum adalah pertanda kegagapan dan kegoyahan power State   menghadapi power people.

Hadirin yang saya hormati,

Akhirnya, kita, the People, rakyat  bukan lagi sebagai aktor yang pasif dalam struktur power, kini people bukan lagi sebagai obyek kekuasaan melainkan sebagai subyek pembangunan. People, meminjam istilah Jurgens Habermas, telah memperoleh public space, ruang kebebasan untuk ikut partisipasi aktif dalam proses pembangunan peradaban. Keikutsertaan people dalam pembangunan peradaban, seharusnya disambut dengan suka cita, tetapi agaknya State merasa terganggu, oleh kicauan rakyat, sehingga dalam situasi tak menentu ini, tindakan rezim tampak gagap dan kurang percaya diri. Rezim pemegang power, membela dirinya dengan cara menggunakan kekuatan pemaksa, seperti polisi, tantara, hakim dan jaksa juga para buzzer dan influencer untuk melawan reaksi, protes dan resistensi people.Hal ini untuk mencegah power tidak menyebar terlalu melebar sehingga power yang liar itu tidak membahayakan statusquo Rezim.

Selanjutnya, proses desentralisasi power yang radikal itu, menandai terdisrupsinya Power konvensional, yang dulu sangat kokoh dan super power itu, kini mungkin hanya tinggal mitos. Power tidak lagi sesolid masa lalu dan power menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Power tak lagi bisa disembunyikan, karena power berada di tangan setiap individu.

Demian pula, wilayah kekuasaan Dunia menjadi tak terlindungi. Perlindungan keamanan dan privasi dalam tahap rentan karena hak penggunaan data serta perlindungan data pribadi menjadi komoditas. Pencurian dan penyelewengan data menjadi masalah serius dewasa ini. Termasuk hak dan imunitas yang dimiliki oleh Rezim kekuasaan sulit untuk di nikmati sebagai berkah. Power sharing adalah kekuasaan yang harus dibagi dengan berbagai aktor, yakni membagi power kepada kelompok supperters, kroni-kroni dan kaum loyalis, atau kelompok bayaran, yang disebut belakangan sebagai garda depan media social, yakni buzzer dan influencer,  serta relawan.

Political game yang terjadi adalah kekacauan terhadap kebenaran. Kebenaran telah bergeser menjadi apa yang Jean Beaudrillard sebut sebagai post-verity atau post-truth. Kebenaran hakiki tak lagi ditemukan karena kini fakta obyektif telah digoreng berdasarkan cita rasa dan rasionalitas subyektif. Power tidak berisi kebenaran apa adanya, kini kebenaran sudah kebablasan sebagai hoax, hate speech, disorder. Situasi ini dibarengi dengan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang melawan rezim. Noam Chomsky menyebut sebagai kelompok the pirates (kaum bajak laut).

Dalam konteks yang lebih mellineal dan popular disebut sebagai kelompok terrorist. Kelompok yang digunakan oleh negara super power untuk menghadapi resistensi power. Dalam konteks politik internasional terrorist diciptakan sebagai cara untuk memperoleh power baru. Pada akhirnya, kita melihat bahwa banyak kegiatan menyimpang oleh rezim domestik dan rezim internasional justru dijadikan sarana untuk melegitimasi atas kekerasan, ketidakadilan dan penindasan yang semena-mena dilakukan oleh state actors.

State actors menggunakan pers sebagai pengelabuh yang perkasa. Pers yang dibangun sebagai pilar demokrasi untuk mengontrol penyimpangan dan ketidakadilan, kini pers lebih sering mengkooptasikan dirinya dengan new power. Power state actors, meracuni pers sebagai state supports, pers bukan lagi sebagai social and political control.  Bahkan pers menjadi rinso pembersih, seperti sabun yang fungsinya menjernihkan kotoran atau sampah dari praktek power yang dibuat dan dilakukan oleh rezim yang berkuasa.

Pada akhirnya, pidato kebudayaan saya ini menyimpulkan bahwa dekade terakhir ini, kita semua melihat bahwa hamper seluruh kekuatan pilar demokrasi telah digadaikan sehingga hegemoni state atas people begitu sempurna.  Hegemoni sempurna inilah yang mungkin disebut oleh Frederic Jamesons sebagai the dirty realism. Jalan kegelapan di tengah hingar bingar para pemenang demokrasi, relawan yang taklid buta serta pendukung rezim sebagai pemuja kultus penguasa. Di pihak lain, secara besar-besaran terjadilah proses aleniasi semangat opposisi sebagai sparing partner, bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.

Sekian, pidato kebudayaan saya di tahun 2021 ini, semoga bermanfaat, terutama bagi mahasiswa, sebagai upaya kita membangun paradigma kritis dalam studi Cultural Studies. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gallery Alit, Wong Kampoeng Contemporary, 29 Mei 2021

(*) Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta