BPKP Mencatat Ada Tambahan Data Penerima Bansos Sebanyak 5,9 Juta KPM

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada tambahan data penerima Bansos sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Tambahan tersebut usai pemerintah mendapat masukan dari pemerintah daerah (pemda).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, data tersebut sudah diserahkan langsung ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

“Kemarin dapat tambahan baru (data) setelah di-cleansing oleh bu Mensos ada tambahan baru, ada 5,9 juta, itu diambil dari bawah (pemda), dari masukan,” ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

BPKP mencatat, sejak 2012 lalu sudah terjadi perubahan data penerima bansos. Perubahan itu terus terjadi hingga pandemi Covid-19 menyebar ke Tanah Air dan menyebabkan banyak orang miskin baru.

Data yang dikantongi pemerintah pun perlu disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Saat ini, pemerintah terus memperbaharui data karena penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran disebabkan perubahan data di lapangan. Sehingga, hal itu dinilai wajar terjadi.

“Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki itu, terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam KPM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah, setiap hari data-data itu terus berubah,” ujarnya.

Ateh juga mengakui saat ini setidaknya ada 20 persen hingga 30 persen keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima Bansos.(*)