Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Petani

Oleh: Entang Sastraatmadja

Tidak lama lagi bangsa kita akan menyelenggarakan hajat demokrasi 5 tahunan nya. Tahap-tahap menuju Hari H telah dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dikawal ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Selain ke dua lembaga yang sifat nya independen tersebut, rakyat pun diberi kesempatan untuk memantau perkembangan jalan nya Pemilihan Umum 2024.

Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, atau pun Pemilihan Anggota Legislatif, mulai Pemilu 2024 akan digelar serentak. Diawali dengan Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif di awal tahun 2024, kemudian dilanjut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) di akhir tahun 2024. Secara rinci KPU telah memiliki jadwal tetap nya.

Salah satu alasan mengapa Pemilihan Umum sering disebut “hajat demokrasi”, karena pada Hari H itulah, segenap bangsa ini akan berduyun-duyun datang ke Tempat Pemunguran Suara dan menentukan siapa-siapa saja yang pantas menjadi pemimpin bangsa, sesuai dengan tingkatan Pemerintahan nya masing-masing. Rakyat akan menyerahkan nasib dan kehidupan bangsa ini kepada orang-orang yang terpilih.

Namun begitu, kita juga sadar, Pemilihan Umum yang berkualitas, akan sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran politik yang semakin baik. Pemilu berkualitas sulit terwujud, bila masyarakat masih buta politik. Itu sebab nya, di banyak negara, yang nama nya pendidikan politik masyarakat, selalu dijadikan prioritas dalam menumbuhkan kehidupan demokrasi yang berkualitas.

Lalu bagaimana di negara kita ? Apakah proses pendidikan politik yang digarap Pemerintah dan Partai Politik telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik ? Ataukah belum, dimana pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat terekam baru ala kadar nya saja. Boro-boro untuk masyarakat secara umum, untuk meningkatkan kualitas kader-kader Partai Politik nya juga tampak masih sangat terbatas.

Pendidikan politik bagi rakyat, diharapkan akan mampu meningkatkan kesadaran politik rakyat, sehingga mampu mengenal dengan baik apa sebetul nya yang dimaksud dengan politik itu. Rakyat tentu harus tahu dengan pasti apa yang disebut Pembangunan Politik dan apa pula Politik Pembangunan. Rakyat perlu mengerti, politik itu tidak kotor, tapi politik itu adalah seni berdemokrasi.

Dari sekian banyak komponen bangsa, petani merupakan bagian dari masyarakat yang kurang tersentuh dengan baik oleh pendidikan politik. Satu penyebab nya karena ada nya trauma masa lalu, ketika organisasi petani dijadikan alat politik di masa Pemerintahan Orde Lama. Bayangkan, betapa tidak mengerikan nya, tatkala petani akan dipersenjatai oleh negara.

Atas pengalaman ini, Pemerintah Orde Baru terlihat begitu hati-hati dalam membina para petani. Dengan digabungkan nya organisasi petani ke dalam satu wadah yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Pemerintah berkeinginan agar pengalaman masa lalu tidak terulang lagi. Bahkan beberapa aktivis HKTI di masing-masing tingkatan Pemerintahan diberi jatah untuk menjadi “wakil rakyat”.

Di era Reformasi suasana nya semakin terbuka. Kooptasi kekuasaan terhadap petani tidak lagi dilakukan. Petani diberi kebebasan untuk melakukan kiprah nya sendiri. Setiap Partai Politik diberi kesempatan untuk membentuk sayap-sayap Partai berbasis petani. Bahkan yang nama nya HKTI pun kini ada dua kubu. Setiap kubu punya hak yang sama dalam melakukan pemberdayaan dan perlindu gan petani.

Catatan kritis yang menaruk untuk dibahas lebih jauh adalah bagaimana dengan tata kelola pendidikan politik yang digarap nya ? Apakah Pemerintah telah serius melakukan pendidikan politik bagi para petani ? Lantas, bagaimana pula dengan kesungguhan Partai Politik untuk menjadikan para petani tidak buta politik ? Inilah beberapa pertanyaan yang perlu pencermatan kita bersama.

Terus-terang, dalam beberapa tahun belakangan ini yang nama nya pendidikan politik bagi petani hampir tidak digarap secara sistemik, baik oleh Pemerintah mau pun Partai Politik. Kita tidak tahu persis apa yang jadi penyebab nya. Mengapa Pemerintah dan Partai Politik seperti yang kurang hirau terhadap pendidikan politik. Hanya betapa keliru nya, jika pendidikan politik untuk petani tidak digarap sungguh-sungguh dikarenakan para petani di negeri ini sudah melek politik.

Partai Politik sendiri seperti nya lebih sibuk mengurus kondisi internal dan menyiapkan kader terbaik nya untuk ikut Pemilu 2024. Para elit Partai Politik juga serius berhitung untuk membangun koalisi. Akibat nya wajar bila salah satu tugas utama nya melakukan pendidikan politik rakyat, termasuk para petani menjadi terabaikan. Petani tetap saja masih banyak yang buta politik.

Indikator keberhasilan Pemilihan Umum, salah satu nya ditentukan oleh kesadaran politik rakyat yang semakin meningkat. Petani yang merupakan bagian dari warga bangsa, tentu tidak boleh tertinggal dalam menampilkan diri sebagai bagian dari rakyat yang sudah semakin meningkat kesadaran dan kecerdasan politik nya. Petani telah semakin tahu, Partai Politik mana yang memperjuangkan nasib petani dan mana yang tidak.

Bagi petani, pendidikan politik sangatlah penting. Tanpa pemahaman yang utuh dan mendalam, dikhawatirkan para petani tidak mampu membaca kecenderungan politik yang terjadi. Lebih parah lagi, kalau para petani tidak mengenali apa yang menjadi visi dan misi dari Partai Politik. Jangan-jangan Partai Politik yang dipilih adalah Partai yang sama sekali tidak memperjuangkan kepentingan petani.

Kira-kira itulah sedikit catatan penting nya pendidikan politik bagi petani. Tidak optimal nya Partai Politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk petani, tentu saja membuat para petani kurang memiliki pemahaman yang jelas terhadap kiprah masing-masing Partai Politik. Soal nanti petani mau memberikan suara kepada Partai Politik mana, hal itu sepenuh nya berada di hati mereka sendiri. Petani tahu persis Partai Politik mana yang layak untuk dipilihnya.

Sumber: Mediatataruang.com