Pemerintah Tunjuk PT Pindad Pimpin Proyek Mobil Nasional, Produksi Ditarget Mulai 2027
PRABANGKARANEWS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi menugaskan BUMN pertahanan PT Pindad untuk memimpin proyek mobil nasional terbaru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa produksi kendaraan ditargetkan mulai tahun 2027, sebagai bagian dari program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mempercepat kemandirian industri otomotif Tanah Air.
Setelah melalui serangkaian pertemuan intensif antara Kementerian Perindustrian dan pimpinan PT Pindad pada Rabu, 12 November, Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa pembahasan telah mencakup aspek-aspek krusial, mulai dari jenis kendaraan, teknologi produksi, strategi penetapan harga, metode pemasaran, hingga layanan purnajual. Dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Pindad telah siap sepenuhnya dengan konsep komprehensif yang dapat segera diimplementasikan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pada sidang paripurna kabinet Oktober 2025 bahwa pemerintah telah menyiapkan pendanaan dan lahan pabrik untuk memproduksi kendaraan buatan Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Penugasan ini juga memperhitungkan rekam jejak Pindad yang telah sukses mengembangkan kendaraan taktis Maung dan MV3 Garuda Limousine yang digunakan sebagai kendaraan kepresidenan, sehingga menunjukkan kapasitas manufaktur perusahaan tersebut, dilansir dari Seasianews Minggu (15/11).
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Sigit Santosa, menjelaskan bahwa perusahaan tetap membutuhkan kolaborasi dengan mitra strategis global untuk komponen yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, seperti mesin dan transmisi. Hal tersebut merupakan praktik umum dalam industri otomotif, sambil menekankan bahwa pengembangan rantai pasok dan kemampuan produksi komponen lokal akan dilakukan secara bertahap.
Kementerian Perindustrian saat ini juga tengah merumuskan kebijakan stimulus fiskal dan insentif bagi sektor otomotif yang ditargetkan berlaku mulai 2026. Pemerintah menilai sektor ini memiliki keterkaitan industri yang sangat luas sehingga berdampak besar pada penciptaan lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, menurut Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita, industri otomotif terlalu strategis untuk diabaikan.
