Maklumat Kapolri; Kepatuhan Terhadap larangan kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)

MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Mak/ 1 /I/2021

Tentang

KEPATUHAN TERHADAP LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL
DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak
   Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala
   Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-
   4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020;
   KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan,
   Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
2.  Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat
   pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol
   dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dengan ini Kepala
   Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar:
   a. masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
   mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI;
   b. masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan
   kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar
   hukum;
   c. mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–POLRI untuk
   melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut,
   pamflet, dan hal lainnya terkait FPI; dan
   d. masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI
   baik melalui website maupun media sosial.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap
   anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.
4. Demikian maklumat ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.