Emrus Sihombing: Relawan Sebaiknya Bikin Parpol, Agar Tak Recoki Parpol Tentukan Paslon 2024, Sehingga Bisa Usung Paslon
PRABANGKARANEWS.COM || JAKARTA – Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing mengatakan, saat ini sedang bermunculan, sekalipun nama yang disebut belum secara eksplisit menyatakan dirinya bersedia menjadi kandidat bakal calon presiden (Balonpres) 2024, atau bakal capres.
Pengamat ini menilai, berbagai pesan komunikasi politik tentang usung-mengusung dan dukung mendukung dari para aktor politik (bisa individu dan atau kelompok sosial), yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai relawan. Sekalipun menurutnya, sebutan relawan kepada mereka kurang tepat.
“Saya cenderung menyebutnya sebagai politisi lapangan pragmatis (polatis). Sebab, sejatinya relawan itu harus taat aturan. UU menyebutkan pasangan calon presiden 2024 (Paslon 2024) hanya diusung oleh partai politik, bukan kekuatan politik lainnya,” katanya, dilansir dari Poskota.co.id, Rabu (1/6/2022).
Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing mengatakan, saat ini sedang bermunculan, sekalipun nama yang disebut belum secara eksplisit menyatakan dirinya bersedia menjadi kandidat bakal calon presiden (Balonpres) 2024, atau bakal capres.
Pengamat ini menilai, berbagai pesan komunikasi politik tentang usung-mengusung dan dukung mendukung dari para aktor politik (bisa individu dan atau kelompok sosial), yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai relawan. Sekalipun menurutnya, sebutan relawan kepada mereka kurang tepat.
Antara lain bahwa kandiat yang disodorkan tersebut, berdasarkan beberapa hasil survey berada pada popularitas-elektabilitas tertentu dari responden dan kuesioner yang mereka tetapkan dan susun dengan pola tertentu pula.
“Sayangnya, survei tersebut tidak pernah dibongkar sebagai bagian dari strategi komunikasi politik panggung belakang yang dikonstruksi oleh kekuatan kepentingan politik tertentu untuk membangun dan mendongkrak popularitas-elektabilitas sosok yang didukung,” bebernya.
Padahal, ungkap Emrus, strategi komunikasi politik panggung belakang inilah antara lain merancang, memproduksi berbagai kemasan dan kreatif pesan.
Lantas, mewacanakannya secara masif di ruang pubik dengan mengomptimalkan berbagai sumberdaya proses komunikasi, seperti memanfaatkan sejumlah dari berbagai macam sosial media, termasuk group-group WA.
“Strategi semacam ini dipastkan mampu memanipulasi dan membius peta kognisi individu maupun kolektivitas di tengah masyarakat. Saya sebut sebagai the power of social media,” kata Emrus.
Kemudian, bisa saja dilanjutkan survei dengan menyebarkan kuesioner disusun dengan pola tertentu yang hampir dapat diduga, sosok yang bersangkutan berada pada popularitas-elektabilitas tertentu, yang membuat “happy” kandidat yang disurvei.
Emrus menjelaskan, jika presiden kita ke depan atas dasar popularitas-elektabilitas, maka akan cenderung membuat kebijakan, program dan tindakan populer asalkan masyarakat “nyaman”.
Janji kampanye sebagian berpotensi tidak direalisasikan optimal. Ia pun tidak mempunyai strategi penyelesaian persoalan secara substansi dan holistik.
Sehingga memunculkan kembali persoalan-persoalan yang relatif sama pada berbagai bidang kehidupan sosial. Tidak pernah menuntaskan akar masalah.
Misalnya, membangun atas dasar pinjaman dari berbagai negara dan atau perusahaan swasta dari luar negeri.
Gaya kepemimpinan semacam ini akan membuat bangsa kita tidak mampu bersaing dengan negara tetangga sekalipun.
Dengan demikian, bangsa ini akan terus bergantung bahkan dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh pemberi pinjaman.
“Ini masalah yang terus menerus berulang di negeri ini. Pola kepemimpinan semacam ini dilahirkan dari sistem komunikasi politik yang berorientasi pada popularitas-elektabilitas. Untuk itu, menurut hemat saya, negeri ini harus terhindar dari berbagai permainan komunikasi politik seperti itu,” jelasnya.
Bahkan ruang publik kita terjebak dan tercemar oleh ide yang memunculkan sosok popularitas-eleketabilitas semata. (*)
