HMI dan BEM STKIP PGRI Pacitan Lakukan Demontrasi, Tuntut Pemda Pacitan Atasi Dampak Kenaikan BBM

PRABANGKARANEWS.COM || Pacitan– Kebijakan kenaikan harga BBM yang telah diluncurkan Pemerintah Pusat mengakibatkan gelombang demonstrasi berjilid-jilid di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi HMI Pacitan dan BEM STKIP PGRI Pacitan lakukan aksi demonstrasi di dua tempat yakni depan gedung DPRD Pacitan dan Pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada Selasa, (6/9/2022)

Aksi masa berjumlah sekitar 50 mahasiswa tersebut merasa kecewa ketika ketua DPRD tidak berkenan hadir menghadapi para demontrasi mahasiswa. Yusuf Mukib, Koordinator Lapangan Aksi menyesalkan karena tidak adanya pimpinan DPR seluruh pejabat komisi DPR.  Ketidakhadiran pimpinan dan berbagai ketua komisi, menurut Yusuf Mukib mengindikasikan bahwa DPRD tidak begitu serius dalam menanggapi aspirasi rakyat

Aliansi tersebut menyampaikan tiga poin tuntutan dalam orasinya, poin pertama mereka meminta sikap keberpihakan DPRD Pacitan serta kehadiran Pemerintah Daerah Pacitan dalam mengatasi keresahan masyarakat atas kenaikan harga BBM

Ketua Umum HMI Pacitan, Imam Rifai menyampaikan tuntutan sebagai berikut,” Pertama, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini harus hadir untuk memberikan solusi konkrit dalam mengatasi efek domino kenaikan harga. Kedua, aliansi mendesak ketegasan dari DPRD Pacitan sebagai peran pengawasan mengenai mafia migas dan mendesak Pemerintah Daerah Pacitan untuk memberantas dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. ”

“Selanjutnya tuntutan  ketiga yakni Demonstran mendesak Pemerintah Daerah untuk mengawal kebijakan BLT supaya tepat sasaran dengan melakukan penyaluran yang adil dan transparan, BLT sejatinya adalah alat penenang untuk masyarakat yang tertindas, Kehadiran BLT pun kami khawatirkan hanya akan menjadi celah-celah penyelewengan seperti yang kerap terjadi di negara kita,” pungkas Imam Rifai.

Masa yang berjumlah 50 mahasiswa tersebut merasa kecewa ketika ketua DPRD tidak berkenan hadir menghadapi mahasiswa. Yusuf Mukib, Koordinator Lapangan Aksi menyesalkan karena tidak adanya pimpinan DPR seluruh pejabat komisi DPR. “Ketidakhadiran pimpinan dan berbagai ketua komisi mengindikasikan bahwa DPRD tidak begitu serius dalam menanggapi aspirasi rakyat. Bilamana poin tuntutan yang kami sampaikan tidak segera mendapatkan tindak lanjut maka kami akan melakukan aksi gelombang kedua, “ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP PGRI tersebut. (TIM)