Dorong UMKM Naik Kelas, Porsi Kredit Diperbesar

PRABANGKARANEWS.COM || Kebangkitan UMKM menjadi sangat penting sebagai garda terdepan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Indikator itu bisa terlihat dari sumbangan UMKM bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Tidak itu saja, sektor UMKM yang identik sebagai sektor usaha ‘wong cilik’ pun banyak melakukan penyerapan tenaga kerja, serta menjadi penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporannya, ASEAN Investment Report 2022 yang diterbitkan Oktober 2022 menyebutkan, pelaku UMKM tercatat sebanyak 65,46 juta pelaku UMKM, berkontribusi sebesar 60,3 persen terhadap PDB dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Oleh karena itu, afirmasi pemerintah terhadap sektor UMKM sangat jelas. Bahkan, mendorong UMKM untuk bangkit dan naik kelas menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Kebangkitan UMKM menjadi hal yang sangat penting, sebagai garda terdepan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Nah, bentuk afirmasi pemerintah terhadap UMKM adalah dengan memperbesar porsi kredit usaha bagi sektor itu.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pun sudah menetapkan target agar porsi kredit bagi sektor UMKM naik menjadi 30 persen dari total kredit perbankan pada 2024.

“Kami optimistis, porsi kredit untuk UMKM sebesar 30 persen pada 2024, seperti keinginan Presiden Joko Widodo, bakal tercapai,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam satu kesempatan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kebijakan ini menandai prioritas pemerintah untuk segera melahirkan UMKM unggul dan menguasai market dalam negeri. Salah satunya, mendorong porsi kredit UMKM sebesar 30 persen di perbankan pada 2024.

Sebab, jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, porsi kredit UMKM di Indonesia relatif paling rendah. Di Singapura misalnya, porsi kredit untuk UMKM sudah mencapai 39 persen.

Demikian pula di Malaysia sudah mencapai 50 persen, Thailand di atas 50 persen, dan Korea Selatan 81 persen. “Jadi saya kira kita perlu untuk memperkuat akses pembiayaan supaya UMKM bisa punya kesempatan untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya serta memperkuat daya saing produksinya,” tambahnya.

Namun, bagaimana realisasi kredit untuk sektor UMKM sesungguhnya? Data Bank Indonesia menjelaskan, penyaluran kredit UMKM sebenarnya terus meningkat. Bahkan, jelas Bank Indonesia, penyaluran kredit ke segmen ini tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan total kredit perbankan secara nasional.

Kendati begitu, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih belum bergerak signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit UMKM per Oktober 2022 mencapai Rp1.237,8 triliun, atau tumbuh 17,7 persen secara tahunan alias year on year (yoy). Sedangkan total penyaluran kredit tumbuh 11,7 persen.

Artinya, porsi kredit UMKM ini terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,6 persen. Komposisi ini tidak jauh berbeda dari posisi Juni 2022. Meskipun demikian, pemerintah terus mendorong perbankan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM.

Pembiayaan segmen ini ditargetkan bisa mencapai Rp1.800 triliun pada 2024, atau berkontribusi 30 persen terhadap total kredit. Dengan begitu, dalam dua tahun ke depan, perbankan harus mengejar penambahan outstanding kredit UMKM Rp562,2 triliun lagi.

Bagi sejumlah bank pemerintah, mereka kini harus bekerja keras untuk meningkatkan porsi penyaluran kredit ke sektor UMKM dengan tetap memegang prinsip prudent banking.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), BUMN perbankan yang memang fokus di UMKM, misalnya, menargetkan porsi kredit segmen tersebut mencapai 85 persen pada 2024. Artinya, bank itu tinggal selangkah lagi untuk mencapai target porsi sebesar itu.

Per September 2022, kredit UMKM BRI mencapai Rp935,86 triliun, tumbuh 9,83 persen dari periode yang sama tahun lalu. Porsi terhadap total kredit sudah 84,2 persen.

Seperti disampaikan Dirut BRI Sunarso, dalam satu kesempatan, pencapaian itu merupakan bukti kesungguhan BRI memperbesar porsi kredit UMKM. Segmen itu jadi fokus perseroan tersebut karena bisa membantu meningkatkan lapangan pekerjaan baru.

Menurutnya, sebanyak 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM. Setiap satu nasabah kredit usaha rakyat (KUR) rata-rata memberikan pekerjaan kepada tiga orang. Sementara itu, BRI mempunyai 8 juta nasabah KUR.

“Bisa dibayangkan dengan kontribusi pada dua pekerja saja, nasabah KUR BRI bisa menyerap 16 juta–24 juta tenaga kerja,” ujar Sunarso.

Tahun 2023, BRI menargetkan penyaluran kredit tumbuh antara 9 persen–11 persen. Sunarso yakin, bisa meraih pertumbuhan karena memiliki sumber pertumbuhan baru dengan hadirnya holding ultramikro.

Bagaimana dengan bank lainnya, Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya. BUMN itu juga mendorong peningkatan kredit UMKM terutama segmen mikro. Langkah itu terkait penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) di sektor informal.

Menurut BTN, potensi pembiayaan mikro dari sektor perumahan itu cukup besar. Agar bisa memberikan layanan KPR kepada sektor informal, BTN terlebih dahulu memberikan pembiayaan mikro untuk mendukung usaha mereka.

Kredit mikro mencetak yield paling tinggi, sehingga diharapkan bisa mendorong profitabilitas. BTN pun berjanji terus mendorong pertumbuhan kredit mikro tersebut.

Demikian pula dengan BCA, yang berkomitmen menumbuhkan sektor UMKM. Per September 2022, kredit UMKM bank itu sudah mencapai Rp98,8 triliun, tumbuh 20,7 persen dari periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai Rp81,9 triliun. Porsi UMKM baru mencapai 14,5 persen terhadap total kredit BCA.

Afirmasi pemerintah terhadap sektor UMKM sangat jelas. Harapannya, dukungan kepada pelaku UMKM menjadi lebih sederhana, cepat, dan tepat. Mereka semua butuh bantuan, sehingga tujuan mendongkrak ekonomi mereka untuk naik kelas bisa terwujud, dan masyarakat pun makin sejahtera.

Penulis: Firman Hidranto

Sumber: Indonesia.go.id