Evaluasi Bersama Stakeholder KPU Pacitan untuk Pemilu 2024
PRABANGKARANEWS || Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum 2024 pada Minggu malam, (5 /5/ 2024), di halaman Hotel dan Resort Parai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan.
Kegiatan ini dihadiri oleh para stakeholder penting, termasuk Komisioner KPU Kabupaten Pacitan, perwakilan dari kantor Bupati Pacitan, Wakapolres, Dandim Pacitan, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), partai politik peserta pemilu, tim sukses presiden dan wakil presiden, serta perwakilan dari media, organisasi masyarakat, dan LSM se-Kabupaten Pacitan.
Selama acara, Ketua KPU Pacitan, Silis Setyorini, yang kebetulan merayakan ulang tahunnya pada malam tersebut, menerima ucapan selamat dari semua tamu undangan yang hadir. Dalam sambutannya, Rini menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Pacitan, khususnya dalam peningkatan jumlah partisipasi pemilih.
Sementara itu, Pandu Kemal, Asisten Pemerintahan yang mewakili Bupati Pacitan, juga membacakan sambutan yang mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis. Kegiatan evaluasi ini menjadi momen penting untuk merefleksikan proses pemilu yang telah berlangsung dan merencanakan peningkatan untuk masa yang akan datang.
Selanjutnya Purwo Sasongko yang memandu acara diskusi terkait dengan evaluasi Pemilu 2024, dengan narasumber Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Wakapolres, Wakil Dandim Pacitan, BPPD Kabupaten Pacitan mempersilahkan tamu undangan untuk memberikan pertanhaan dan tanggapan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berjalan.
Peserta banyak yang mempertanyakan terkait dengan petugas Pemilu 2024 ada yang sakit, Pemilu 2024 pemilu yang mahal, keterwakilan perempuan di Pemilu 2024 khususnya di DPRD Kabupaten Pacitan menurun, adanya dugaan money politik .
Ketua KPU menjelaskan terkait petugas Pemilu yang sakit telah diberikan santunan dan perhatian terutama dari KPU Pacitan.
Ketua PBB yang hadir diacara saat diwawancarai jurnalis berpendapat biaya untuk pemilu baik peserta maupun pelaksana sangat mahal, jika dibandingkan ongkos politik sebelum reformasi. Walaupun demikian wewenang untuk pelaksanaan Pemilu secara langsung maupun tidak langsung wewenang dari Pemerintah Pusat. Kita hanya melaksanakan apa yang telah menjadi konsensus nasional yakni pemilu secara langsung.
“Oleh sebab itu perlunya sebuah komitmen kita bersama terutama untuk mengurangi biaya politik yang cukup besar dengan terus melaksanakan literasi politik elektoral kepada masyarakat. Mungkin ke depan masyarakat diberikan pemahaman dan pendidikan politik elektoral agar ke depan demokrasi langsung kita akan semakin berkualitas,”tutupnya.
