AKSI Jatim Gelar FGD, Seluruh Stakeholder Bersepakat Dukung Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

SURABAYA (PRABANGKARANEWS)  – Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur, menggelar Focus Group Discussion (FGD), bertajuk “Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih”, di Aula PWI Jawa Timur, pada Senin (24/03/2025).

Kegiatan itu kerja bareng dengan Toko Ladang dan APBJ JATIM BEJO yang merupakan aplikasi Belanja Online milik Pemprop Jawa Timur.

Dihadiri oleh Kepala DPMD Provisi Jawa Timur Ir Budi Sarwoto, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, Perwakilan Polda Jatim Kompol Khoirul Anam, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Koesbiantoro, serta 70 Perwakilan Kades se Jawa Timur.

Turut hadir pula Wakil Ketua Umum DPP AKSI Ahmad Syar
ifuddin, menyambut gembira atas terselenggaranya FGD itu.

“Ini baru pertamakali se Indonesia, AKSI Jawa Timur bisa menggelar FGD untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Syaifuddin juga mengungkap sejarah dibalik pendirian Koperasi, yang tokohnya bernama RM Margono.

“Beliau adalah kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang lahir Kabupaten Banyumas,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Ketua AKSI Provinsi Jawa Timur Fuad Ari Sulistyo menegaskan bahwa FGD itu digelar dalam rangka menyamakan presepsi, antara Kepala Desa dengan semua stakeholder, dalam rangka mendukung Pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

“Gagasan pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini, merupakan gagasan yang niscaya kita dukung, agar dapat menjadi lembaga ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Kepala Desa asal Ngawi itu mengakui, masih ada perbedaan pemahaman tentang rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu. Ada yang beranggapan tumpang tindih dengan keberadaan BUMDes, penggunaan anggaran Dana Desa yang masih dipertanyakan, serta beberapa permasalahan lainnya.

“Namun, kami menyakini bahwa pemerintah punya keinginan yang baik untuk memberdayakan rakyatnya,” katanya.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Ir Budi Sarwoto, yang juga membuka acara FGD itu, menyampaikan pesan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, atas digelarnya FGD itu.

“Ibu Gubernur berhalangan berhadir, karena ada kegiatan yang bersamaan. Ada pesan dari beliau, bahwa beliau memberikan dukungan atas pendirian koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Wakil Ketua PWI Jawa Timur Mahmud Suhermono, dalam sambutannya juga memberikan dukungan atas digelarnya FGD itu.

“Kami turut mendukung atas digelarnya FGD ini, terlebih bisa dilaksanakan di aula PWI, tempatnya para wartawan,” ujarnya.

Mahmud berpesan, agar dalam menjalankan pemerintahan desa, pada kepala desa mulai menyadari pentingnya digitalisasi.

“Dalam konteks ini, kami hanya dapat berperan dalam bidang publikasi,” katanya.

Waketum ABPEDNAS Jawa Timur Deny P menyatakan dukungannya, meski dengan catatan.

“Kami memang sudah menegaskan dukungan, namun tetap dengan catatan, terutama tentang pendanaan Kopdes Merah Putih, serta kejelasan juk lak juknisnya,” ujarnya.

Deny juga berharap FGD seharusnya terus digelar, menanggapi isu yang berkembang.

“Sehingga dapat dicari jalan keluar terbaik,” katanya.

Kepala Desa Japan Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo, Muhammad Taufan, juga menyatakan dukungannya.

“Namun harus dilakukan penguatan regulasinya,” ujarnya.

Taufan menegaskan tidak sepakat, jika Koperasi Desa Merah Putih menjadi Koperasi simpan pinjam.

“Sebaiknya, koperasi bertransformasi dari Gapoktan, untuk mengurusi pertanian, terutama ngurusi pupuk,” ujarnya.

Berbeda dengan Priyanto, Kades asal Madiun, mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi satu bagian dari BUMDes.

“Karena keberadaan BUMDes sudah klop dengan pemerintahan desa, sehingga koperasi bisa menjadi bagian dari BUMDes,” ujarnya.

Menurut Sekretaris DPD AKSI Provinsi Jawa Timur Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa dalam FGD itu, pada dasarnya semua sepakat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih.

“Meski dinamikanya berkembang, diantaranya butuh penguatan regulasi, kejelasan juklak juknis, kejelasan permodalan, serta Jangan terjadi tumpang tindih dengan lembaga lainnya,” jelasnya.

Hasil pembahasan FGD itu, kata Eko selanjutnya akan dilakukan kajian, untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa serta stakeholder terkait lainnya.

“Kami berharap, hasi diskusi dalam FGD, akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat,” tutupnya