Presiden Prabowo Tetapkan Kebijakan THR dan Gaji ke-13 untuk 9,4 Juta Aparatur Negara
JAKARTA (PRABANGKARANEWS) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara, yang mencakup ASN, PPPK, hakim, prajurit TNI-Polri, serta pensiunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden.
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada Selasa, 11 Maret 2025, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada aparatur negara di tingkat pusat dan daerah. Besaran yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim. Sementara itu, bagi ASN daerah, pemberian tunjangan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Sedangkan bagi pensiunan, jumlah yang diterima setara dengan uang pensiun bulanan.
Pemerintah menetapkan pencairan THR akan dilakukan dua minggu sebelum Idulfitri, tepatnya pada 17 Maret 2025, sedangkan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 untuk mendukung kebutuhan tahun ajaran baru. Presiden berharap kebijakan ini dapat membantu aparatur negara dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur lebaran.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kebijakan tambahan menjelang Idulfitri, termasuk penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen selama masa liburan, serta pengurangan tarif tol dan transportasi. Presiden juga mengumumkan kebijakan pemberian THR bagi karyawan swasta, pegawai BUMN dan BUMD, serta bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online.
Presiden Prabowo mengakhiri pernyataannya dengan mengapresiasi kerja keras jajaran pemerintah dalam menyiapkan kebijakan ini, khususnya Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, serta seluruh aparatur negara, hakim, dan prajurit TNI-Polri. Dalam pengumuman tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sumber: setkab.go.id.
