Kolaborasi Kementan dan BP Taskin: Dorong Swasembada Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Pertanian

PRABANGKARANEWS, Jakarta – Upaya mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nasional, tetapi juga menjadi jalan strategis untuk mengangkat harkat masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi. Semangat tersebut menjadi dasar penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian.

“Kita harus menanggalkan ego sektoral. Semua potensi harus dioptimalkan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan, tanpa terhambat birokrasi panjang,” ujar Amran, dilansir dari Pertanian.go.id.

Ia menambahkan bahwa langkah pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara langsung di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif. Amran mencontohkan program berbasis data by name by address yang pernah diterapkannya, di mana angka kemiskinan di suatu kabupaten berhasil turun drastis dari 38% menjadi 8% hanya dalam dua tahun melalui bantuan pertanian dan peternakan yang tepat sasaran.

Menurut Amran, keberhasilan tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sekitar 70% penduduk Indonesia terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pertanian, dari hulu hingga hilir.

“Dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan kemudahan akses pupuk, pendapatan petani meningkat signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 124, jauh di atas target nasional 110,” tambahnya.

Program kolaborasi antara Kementan dan BP Taskin ini akan dimulai melalui proyek percontohan (pilot project) di 10 kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, namun memiliki kepala daerah yang berkomitmen pada perubahan. Pendekatan yang diusung tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat, mencakup peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha mikro.

Konsep aglomerasi menjadi strategi utama, di mana satu kabupaten akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi bagi empat kabupaten di sekitarnya. Dengan demikian, dampak program ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) pada skala regional. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif bagi wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementan dalam mendukung sinergi antar lembaga. Ia menilai langkah cepat Menteri Amran mencerminkan semangat kolaboratif yang konkret dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Kami mendiskusikan pengentasan kemiskinan di sektor pertanian bersama para Dirjen dari Kementerian Pertanian, termasuk bidang tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan,” jelas Budiman.

Budiman menuturkan bahwa MoU ini akan segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan tiga Direktorat Jenderal di lingkungan Kementan untuk memastikan data dan intervensi berjalan tepat sasaran. Tahun ini, pihaknya telah memetakan kantong-kantong kemiskinan di 10 kabupaten secara by name by address untuk diintegrasikan dengan program pertanian di subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura.

Ia menambahkan, program ini akan menjadi instrumen penting dalam pencapaian target nasional penurunan angka kemiskinan, sesuai arahan Presiden.

“Rata-rata tingkat kemiskinan di kabupaten sasaran mencapai 11–15%, di atas rata-rata nasional. Dengan intervensi yang tepat, minimal bisa turun hingga 40%, bahkan jika memungkinkan, tuntas,” pungkasnya.

Kerja sama antara Kementerian Pertanian dan BP Taskin ini menjadi langkah nyata dalam membangun pola pengentasan kemiskinan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan, dengan sektor pertanian sebagai penggerak utama. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan menjadi model pembangunan inklusif nasional yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama kesejahteraan bangsa.