Kategori: Politik
PRABANGKARANEWS.COM | JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan saat ini MPR RI sedang mematangkan konsep pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly yang digagas MPR RI sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama termasuk negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban.
PRABANGKARANEWS.COM| JAKARTA- Melansir berita dari www.dpr.go.id, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan pernyataan bahwa RAPBN tahun 2021 itu sangat bergantung dengan upaya Pemerintah dalam melawan pandemi Covid-19 di semester II tahun 2020. Karena itu pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, diharapkan dapat berjalan dengan baik, agar di tahun 2021 mendatang RAPBN dapat disusun dengan kredibel dan mampu mengurangi defisit anggaran
PRABANGKARANEWS.COM| JAKARTA – Melansir beritan dari http://www.dpr.go.id, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menagih janji Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pasalnya, Perpres ini dinilai menjadi dasar penataan lembaga riset dan inovasi di Indonesia, serta sebagai tindaklanjut dari amanat UUndang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK.
PRABANGKARANEWS.COM | Jakarta, Kominfo – Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan dampaknya masih menjadi fokus utama pemerintah. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini tengah dibahas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu ditunda
Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU.
PRABANGKARANEWS.COM | JAKARTA – Siaran Pers Nomor 030/HM.01/VI/2020 Selasa, 9 Juni 2020. Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan kajian cepat mengenai Penyelenggaraan Persidangan online di tengah pandemi Covid-19 di 16 Pengadilan Negeri. Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi yakni penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan virtual tersebut
