[TEGAS] Presiden Jokowi: Penerima Jaring Pengaman Sosial Harus Transparan dan Buat Hotline Pengaduan
![[TEGAS] Presiden Jokowi: Penerima Jaring Pengaman Sosial Harus Transparan dan Buat Hotline Pengaduan](https://prabangkaranews.com/wp-content/uploads/2020/05/presidenri.go_.id-04052020201601-5eb01591b0c1a4.04283391-768x614-768x509.jpg)
Prabangkaranews.com – Jakarta – “Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 4 Mei 2020.
Arahan Presiden tersebut terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
Yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.
“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya.