Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021, Percepat Digitalisasi Nasional

Siaran Pers No. 78/HM/KOMINFO/06/2020

Senin, 22 Juni 2020

Tentang

Percepat Digitalisasi Nasional,  Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merinci program itu antara lain Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

“Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16.82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru,” paparnya dalam Rapat Kerja Menteri Kominfo dengan Komisi I DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo dan Isu-Isu Aktual Bidang Kominfo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2020).

Menteri Kominfo memaparkan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

“Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

“Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020,” ungkapnya.

Percepat Digitalisasi Nasional

Dalam rapat kerja itu, Menteri memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional.

“Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan tahun 2022 oleh BAKTI. “Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler,” ungkapnya.

Menurut Menteri Kominfo, beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kementerian Kominfo. Salah satu contohnya adalah Aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom,” ungkapnya.

Lebih 4 Juta Pengguna

Dalam rapat kerja, Menteri Johnny memaparkan jumlah pengguna Aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi yang digunakan untuk pencegahan sekaligus alert-system guna menghentikan penyebaran Covid-19 memiliki penetrasi adopsi sebesar 5%.

“Total pengguna Aplikasi PeduliLindungi adalah 4.025.861 jiwa atau sekitar 5% dari total pengguna smartphone Indonesia. Target pengguna adalah 25% dari total pengguna smartphone di Indonesia, yakni sebanyak 78 juta pengguna,” jelasnya.

Menteri Kominfo memaparkan saat ini rating aplikasi PeduliLindungi adalah 4.4 baik yang termasuk dalam kategori disukai oleh pengguna. “Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang memiliki aplikasi sejenis dengan teknologi serupa, Aplikasi PeduliLindungi memiliki rating yang cukup baik dan disukai oleh user,” paparnya.

Selain Aplikasi PeduliLindungi, bersama pemangku kepentingan, Kementerian Kominfo memberikan layanan diseminasi informasi Covid-19 melalui chatbot berbasis WhatsApp melalui nomor 0813-3339-9000. Saat ini total pengguna Chatbot WA sebanyak 2.644.163 pengguna.

Bersama Kementeran BUMN, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian BUMN memfasilitasi sms blast harian oleh operator seluler untuk diseminasi informasi terkait Covid-19. Total SMS terkirim sampai dengan 31 Mei 2020 sebanyak  2,052 miliar SMS.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Kementerian Kominfo melakukan edukasi terhadap masyarakat. Menteri Kominfo menilai sosialiasi dan edukasi perlu dilakukan untuk mencegah peredaran informasi tidak benar yang mudah memecah belah bangsa.

“Sosialisasi akan dilakukan dengan berbagai bentuk dan menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat, baik melalui forum tatap muka hingga diseminasi informasi konten di media sosial. Tujuan sosialiasi untuk menjaga kualitas demokrasi yang substansial; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 hingga 77,5% dan mewujudkan pilkada yang sukses dan aman dari Covid-19,” paparnya.

Dukungan Komisi I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan Komisi I dapat menerima penjelasan Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021.

“Pagu  yang terbagi dalam 5 program prioritas serta Pagu untuk Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers. Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut,” tutur Bambang Kristiono.

Bahkan, Komisi I DPR RI juga mendukung peningkatan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo sesuai usulan kebutuhan tambahan tahun anggaran 2021.

“Anggaran yang akan digunakan untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain: Percepatan Infrastruktur TIK, Pembangunan Pusat Data Nasional, Refarming Spektrum Frekuensi Radio, SDM Talenta Digital, Pengembangan Ekonomi Digital, dan Program Legislasi Nasional Tahun 2021,” jelas Wakil Ketua Komisi I membacakan hasil kesimpulan rapat.

Menurut Bambang Kristiono, Komisi I DPR RI juga memberikan apresiasi atas upaya dan dukungan yang telah dilakukan Kementerian Kominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers dalam upaya membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk mensosialisasikan Kebijakan Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) sesuai tupoksinya, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dengan benar,” tuturnya.

Dalam rapat itu, Menteri Kominfo didampingi oleh seluruh pejabat tinggi madya, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti; Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli; Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo; Kepala Badan Litbang SDM, Basuki Yusufi Iskandar; Inspektur Jenderal Doddy Setiadji; dan Dirut BAKTI Anang Latief. Selain itu hadir pejabat pimpinan tinggi pratama dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Pusat, dan Anggota Dewan Pers.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo