Alasan Mendagri Tito Karnavian Meminta Sri Mulyani Tunda Transfer ke Daerah
PRABANGKARANEWS.COM || Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menunda dana transfer ke daerah, khususnya bagi sejumlah daerah yang masih memiliki sisa APBD di perbankan. Alasannya, agar daerah tersebut bisa memaksimalkan belanja daerah untuk mendukung perekonomian.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mendata daerah yang belum maksimal menggunakan APBD.
“Jadi, kalau kinerja belanja tidak gerak, lebih baik transfernya ditahan dulu supaya dia belanjakan dulu,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5/2021), dilansir dari CNNIndonesia
Ia juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk menggenjot belanja daerah pada kuartal II 2021 ini. Tito meminta kepala daerah tidak menunda realisasi belanja di akhir tahun. Pasalnya, masa pandemi covid-19 membutuhkan langkah luar biasa termasuk dalam hal realisasi belanja daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang gerak, pemerintah daerah harus gerak juga. Oleh karena itu, belanjakan, diatur ritme belanja di daerah jangan seperti business as usual seperti tahun tanpa pandemi dilaksanakan, meledak nanti belanjanya banyak di akhir tahun,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga mendorong kepala daerah untuk memaksimalkan belanja modal dari porsi APBD ke kisaran 30 persen hingga 40 persen.
Saat ini, Tito mengaku masih menemui pemerintah daerah yang menganggarkan belanja modal hanya 12 persen. Sedangkan, mayoritas atau 88 persen untuk belanja pegawai dan belanja operasional yang notabene juga bersinggungan dengan pegawai.
“Pak presiden sampaikan pengalaman beliau waktu menjadi Wali Kota Solo beliau berhasil capai 45 persen untuk belanja modal itu lumayan. Ini stimulus untuk bangunkan swasta karena dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah jadi belanja pokok atau tulang punggung belanja,” ujarnya.
Permintaan Tito tersebut menanggapi ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa pemda belum maksimal dalam membelanjakan dana APBD untuk penanganan dampak covid-19 pada tahun lalu.
Buktinya, dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp. 247,5 triliun pada Oktober 2020, naik signifikan dibanding Juni 2020, yaitu Rp. 196,2 triliun.
“Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD, karena berhenti dan kemudian terjadi lag atau dalam hal ini jeda,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021.
Ani, sapaan akrabnya, bahkan mengisyaratkan uang mampet pemda berujung pada resesi ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam pada kuartal III dan IV 2020. Tercatat, pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen di kuartal III dan minus 2,19 persen di kuartal IV 2020.
“Kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali, terutama pada kuartal III dan IV tahun lalu terlihat sangat menurun karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan,” ungkapnya.
