Pemerintah Dorong Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 31 Juli 2021 baru mencapai Rp305,5 triliun. Atau baru terpakai 41%.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru 41% dari pagu yang telah direvisi Rp744,75 triliun. Pemerintah akan terus meningkatkan realisasi agar dampaknya makin terasa pada pemulihan ekonomi.

“Program PEN realisasi sampai Juli sudah mencapai Rp305,5 triliun atau 41% dari total Rp744,75 triliun,” katanya melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

Airlangga merincikan, realisasi dana PEN untuk program kesehatan tercatat senilai Rp65,5 triliun atau 30,4% dari pagu Rp214,95 triliun. Anggaran itu dibelanjakan untuk diagnostic testing dan tracing Covid-19, biaya perawatan 206.270 pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta pengadaan obat dan alat pelindung diri.

Anggaran kesehatan juga digunakan untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin Covid-19, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang, serta pemberian insentif perpajakan kesehatan termasuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor vaksin.

Kemudian, realisasi untuk program perlindungan sosial senilai Rp91,84 triliun atau 48,8% dari pagu Rp187,84 triliun. Anggaran tersebut telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, dan BLT dana desa.

Ada pula bantuan sosial berupa kartu prakerja, subsidi upah untuk pekerja, serta bantuan kuota internet untuk pelajar dan tenaga didik. Sementara itu, anggaran pada program prioritas kementerian/Lembaga (K/L) telah terealisasi Rp47 triliun atau 39,8% dari pagu Rp117,94 triliun.

Pemanfaatan anggaran pada program prioritas K/L mencakup program padat karya kementerian/lembaga sehingga menyerap 699.100 tenaga kerja, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Realisasi anggaran program dukungan UMKM dan korporasi senilai Rp52,43 triliun atau 30,5% dari pagu Rp171,77 triliun. Pemanfaatannya yakni untuk pemberian banpres produktif ultramikro (BPUM), pemberian subsidi bunga penyaluran KUR, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit dijamin, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM pada bank.

Adapun realisasi stimulus atau insentif perpajakan untuk dunia usaha senilai Rp43,35 triliun atau 69% dari pagu Rp62,83 triliun. Insentif perpajakan yang diberikan terdiri atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN atas rumah DTP.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah menambah pagu PEN dari semula Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun untuk memberikan perlindungan lebih besar pada masyarakat. Realisasinya juga akan terus ditingkatkan, terutama untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan dunia usaha dan UMKM.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers “APBN Kita”, pada Rabu, 21 Juli 2021, mengeluhkan serapan anggaran daerah yang masih minim. Realisasi pencairan anggaran pemerintah daerah (pemda) belum maksimal karena masih banyaknya dana pemda yang mengendap di perbankan.

Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan pada Juni 2021 mencapai Rp190 triliun. Jumlahnya naik dibandingkan bulan sebelumnya Rp172 triliun. Realisasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19 yang rendah menjadi salah satu penyebab menumpuknya dana pemda di perbankan.

Menteri Sri Mulyani menyoroti kinerja realisasi anggaran daerah untuk bantuan sosial dan insentif usaha bagi warga terdampak Covid-19 yang masih rendah. Realisasinya hingga 20 Juli baru mencapai 18,5%, atau Rp4,7 triliun dari pagu Rp25,46%. “Padahal ini banyak juga daerahnya ada di zona PPKM level 4 yang membutuhkan restriksi dari pergerakan masyarakat dan pasti memukul kondisi ekonomi masyarakat,” kata Sri Mulyani

Menkeu pun mendorong agar pemda segera mencairkan anggaran perlinsos. Dia menyebutkan, pemerintah mengalokasikan dana Rp25,46 triliun untuk belanja wajib. Perinciannya, perlinsos Rp12,11 triliun dan anggaran pemberdayaan ekonomi Rp13,35 triliun.

Sayangnya, dari total Rp25,46 triliun itu, baru terealisasi Rp4,7 triliun atau 18,5 persen. Jumlah tersebut terdiri atas perlinsos Rp2,3 triliun (19,2 persen) dan pemberdayaan ekonomi Rp2,4 triliun (17,8 persen).

Menkeu Sri membeberkan, ada 324 pemda yang realisasi belanja perlinsos dan pemberdayaan ekonominya masih sangat kecil, atau baru mencapai 6,2 persen. Ada 128 pemda yang hanya menyerap 15-30 persen.  Ada 66 pemda yang menyerap anggaran antara 30–50 persen. Dan hanya 24 pemda yang mampu menyerap lebih dari 50 persen. Padahal, rakyat sangat sangat membutuhkan untuk bantalan di masa pandemi Covid-19.

Menkeu Sri menyebutkan, mayoritas pemda belum menggunakan instrumen APBD-nya dengan baik saat masyarakat justru sangat membutuhkannya, terutama insentif nakes. Apalagi dalam situasi adanya lonjakan angka Covid-19.