Gelar Sarasehan Nasional, KUI-MUI Bahas Kode Etik Ukhuwah Islam di Bidang Politik

PRABANGKARANEWS.COM || Jakarta, – Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (KUI-MUI) menggelar sarasehan nasional membahas soal Kode Etik Ukhuwah Islam di Bidang Politik. Acara kali ini dilaksanakan di Aula Buya Hamka Gedung MUI pusat, Rabu (30/3/2022).

Selain itu, sarasehan ini juga digelar secara daring dan dihadiri oleh ulama-ulama, dai, tokoh-tokoh Muslim dan insan media yang tersebar di Nusantara.

Hadir sekaligus memberi sambutan dalam sarasehan nasional ini, Ketua MUI yang juga Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta KH. Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D., Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Amirsyah Tambunan, dan Ketua KUI-MUI Drs. KH. Adnan Harahap. Sementara hadir sebagai pembicara ialah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI H. Arif Fahrudin, M.Ag., Cendikiawan Muslim UIN Prof. Dr. Masri Mansoer, M.A., dan Pengamat Politik Eep Saefullah Fatah.

Pada kesempatan tersebut, KH. Cholil Nafis menceritakan bahwa pengaruh suasana politik tahun lalu sedikit banyak masih terasa. Ia menegaskan, posisi MUI yang harus di garda terdepan mengayomi umat dan melindungi bangsa.

Ketua MUI itu menyebut, lembaga yang ia pimpin itu adalah tenda atau payung besar yang salah satu tugas uatamanya ialah menjaga persatuan nasional baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

“Ekses politik tahun lalu masih terasa, seakan masih membelah ukhuwah kita. MUI sebagai tenda besar, harus mengayomi umat dan melindungi bangsa ini,” pesannya kepada peserta sarasehan ini.

Dirinya melanjutkan, MUI harus memainkan perannya sebagai pelopor mederasi Islam (wasathiyyatul Islam, -red). Bagaimana MUI menghadirkan wacana keagamaan yang membahas dan menyikapi perkembangan terkini dengan segala kekurangan, kelebihan, perbedaan dan zaman.

Menurut Ketua MUI itu, tugas terkini yang mendesak bagi MUI ialah menyajikan visi yang menggambarkan pentingnya pendekatan tengah (Islam Tengah, -red) dan pemahaman Islam yang benar dalam menanggapi isu-isu pemikiran Islam serta hubungannya dengan masalah realitas kontemporer, perkembangan intelektual, sosial, budaya dan perilaku warga negera yang muncul setiap hari.

“Islam kita ini harus menarik umat untuk ke tengah, Islam yang moderat, kita harus menjadi penyatu umat dan bangsa dalam bingkai kebhinekaan,” tandasnya.

Sementara itu, menyambut tahun 2024, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan menegaskan kepada seluruh peserta dan masyarakat umum bahwa perbedaan keputusan politik bukanlah alasan untuk bercerai-berai.

“Pilihan politik boleh beda, tetapi ukhuwah bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus kita pentingkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurutnya persaudaraan (Islam atau ukhuwah Islamiyah, -red) adalah sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Mengingat setiap manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, serta beragam. Dengan begitu, Buya Amirsyah meminta kepada masyarakat agar saling melengkapi satu sama lain dan tidak mempermasalahkan persoalan perbedaan dalam pilihan hidup bermasyarakat.

Pada akhir pembicaraannya, dirinya mewakili Dewan Pimpinan MUI mengucapkan Selamat Menyambut Ramadan 1443H bagi seluruh umat Muslim sekaligus membuka acara. “Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin agar kita semua bisa selalu terjalin dalam ukhuwah,” ucapnya.

Pembicara utama dalam sarasehan tersebut adalah Eep Syaifullah Fatah selaku pengamat politik. Ia menyampaikan bahwa keunikan pemilu 2024 karena diawali dengan pandemi COVID-19 dan ikutannya yaitu krisis yang menjadi tantangan setiap calon.

Menurut pembacaan teoritisnya, paling tidak ada tiga isu krusial yaitu kemiskinan yang meningkat, harga kebutuhan bahan pokok dan lapangan pekerjaan. Calon yang bisa memberikan jawaban atas kesulitan masyarakat akan dipilih. Sementara pemilu sendiri adalah jalan keluar bagi tumpukan kesulitan bangsa akibat pandemi dan krisis.

“MUI diharapkan bisa mentransformasikan politik identitas menjadi politik jalan keluar,” ungkapnya.

Sementara itu, Nawawi dari Gema Mathla’ul Anwar mengutarakan penolakannya atas perpanjangan jabatan presiden sampai 3 periode. Dirinya berpendapat, usulan itu sangat tidak tepat.

“Isu ini bisa menjadi celah bagi huru hara dan kekacauan politik. Untuk itu wacana tersebut sebaiknya diakhiri,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Buya Adnan Harahap selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah menegakan bahwa MUI berkomitmen untuk selalu menjadi tenda besar bagi umat Islam dan akan terus menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai kontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai khitoh MUI sebagai “khodimul Ummah atau Pelayan Umat.”(*Thoriq)