Politik Elektoral Pemersatu Bangsa Bukan Sebaliknya !
Oleh: Agoes Hendriyanto
Setiap penyelenggraan pemilihan umum yang tidak bisa kita hindarkan adanya polarisasi warga disebabkan politik identitas yang senantiasa dibangun pada saat kampanye.
Oleh sebab itu perlu adanya perenungan yang mendalam khususnya bagi politikus dan elite politik. Bagaimana menjadikan politik elektoral sebagai penguat kebinekaan dan bukan sebaliknya? Oleh sebab itu pendidikan politik warga negara dalam berpartisipasi dalam politik elektoral.
Apakah perlu melibatkan dunia pendidikan terus menyalakan cahaya di tengah kegelapan kontribusi politik elektoral bagi penguatan keberagaman ? Sangat perlu apalagi SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi dengan jumlah pemilih yang sangat besar untuk diberikan pendidikan politik elektoral dalam keberagaman untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
Sebagaimana diidentifikasi oleh banyak pemikir, salah satu residu elektoral yang paling akut selama ini ialah polarisasi. Dalam beberapa hajatan elektoral kita, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama sejak Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014, hingga kini, pembelahan terjadi sedemikian rupa.
Faktor determinan terkuat yang melahirkan pembelahan di tengah-tengah masyarakat ialah politisasi identitas. Identitas, dalam konteks itu, menjadi instrumen strategis untuk menegaskan bipolaritas diri (self) dan liyan (other) demi konsolidasi identitas kelompok. Konsolidasi identitas kelompok, di satu sisi, dikapitalisasi untuk menghasilkan insentif politik bagi kontestan hajatan elektoral.
Namun, di sisi lain, konsolidasi identitas kelompok tersebut mempertajam segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Konservatisme keagamaan Konservatisme keagamaan turut berkontribusi memperburuk pembelahan sosial-politik.
Identitas agama yang digunakan untuk bahan meningkatkan popularitas dan elektabilitas suatu kandidat akan sangat kontraproduktif dalam membangun demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa polarisasi di tengah masyarakat diakibatkana pemilu akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu karena kekhawatiran besar bahwa dampak lahirnya tensi di tengah-tengah masyarakat akan berpotensi menjadi guncangan bagi kemapanan tradisional mereka. Kemapanan itulah yang sebenarnya sedang dipelihara para politikus, elite, dan partai politik.
Masyarakat harus menyadari bahwa faktor kunci dari fenomena tersebut merupakan politik elektoral. Betul bahwa politik elektoral akan memoderasi radikalisme ideologis partai politik. Kompetisi politik elektoral akan membuat partai politik radikal sekalipun untuk mengabaikan tujuan politik paling ekstrem mereka dan menjadi lebih moderat dalam ideologi serta perilaku politik.
Apalagi fenomena yang terjadi, ketika partai-partai yang awalnya konservatif bergeser ke tengah, partai-partai yang tampaknya sekuler justru cenderung semakin bergerak ke kanan, mendukung inisiatif dan kebijakan konservatif agama, bahkan membentuk aliansi dengan aktor-aktor islamis di luar partai (Dirk Tomsa, 2019).
Oleh sebab itu polarisasi masyarakat akibat pemilihan umum haris dicegah dengan memberikan edukasi terutama dengan nilai-nilai keberagaman dalam masyarakat. Pemilih pemula yang sebagaian besar kaum terpelajaran harus kita bekali dengan semangat keberagamman dalam rangka untuk persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Apalagi pemilu 2024 semakin dekat maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan warga negara yang belum mengerti terkait dengan politik elektoral, yang mementingkan popularitas dan elektabilitas. Sehingga untuk mengejar iru terkadang mengggunakan cara-cara untuk meraik kemenangan. Oleh sebab itu warga negara harus cerdas dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan kapabilitas yang akan mementingkan ke;pentingan rakyat jika telah terpilih.
Untuk itu perlunya meningkatkan partisipasi warga untuk menjadi pemimpin dan memilih pemimpin yang berkualitas. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam mewujudkan sistem politik elektoral yang berkeadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
