Bawaslu Pacitan Sosialisasikan Berbagai Regulasi Penanganan Sengketa Proses Pemilu

PRABANGKARANEWS.COM || PACITAN – Bertempat di salah satu ruang pertemuan di Kawasan Pantai Teleng Ria pada Kamis (07/06/2023) Bawaslu Kabupaten Pacitan mengadakan sosialisasi berbagai regulasi yang terkait dengan tugas Bawaslu Kabupaten Pacitan. Salah satu regulasi tersebut adalah Perbawaslu No.09 tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Selain narasumber, yakni Aswika Budhi Arfandhi, S.H., M.H (Komisiner KPU), Bakti Sutopo (Akademisi) dan Samsul Arifin (Bawaslu) hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan partai politik di Kabupaten Pacitan yang peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan, Berty Stevanus HRW, S.H dalam sambutannya menegaskan bahwa sampai saat ini segala tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten berjalan sesuai harapan. Jika ada permasalahan, dapat diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“KPU saat ini melakukan Vermin Bacaleg. Proses tersebut sama-sama kita cermati mudaha-mudahan hasilnya tidak menimbulan sengketa. Kalaupun ko peserta nantinya merasa dirugikan dapat menggunakan haknya mempersoalkan proses itu sesui aturan yang berlalu. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ada”, ujar Berty di sela-sela membuka acara tersebut.

Sementara itu Aswika Budhi Arfandhi, S.H., M.H menyatakan bahwa KPU selalu berusaha menjalin komunikasi baik dengan Bawaslu maupun partai peserta sehingga proses Pemilu 2024 di Kabupaten Pacitan dapat dilalui secara lancar.

“Kami siap melayani peserta pemilu dengan baik dan melaksana proses pemilu sesuai hukum yang berlaku.Dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan baik mudah-mudahan Pemilu di Pacitan benar-benar sesuai harapan. Jika ada persoalan berkaitan dengan kerja KPU Pacitan, silakan peserta menggunakan haknya dengan disertai bukti yang kuat”, Aswika menjelaskan.

Di sisi lain, Bakti Sutopo menekankan bahwa partai peserta harus berperan aktif dan cermat dalam menyikapi setiap hasil proses tahapan Pemilu 2024 supaya tidak timbul masalah yang merugikan mereka.

“Kinerja parpol di Pacitan serta Bawaslu dan KPU sudah sangat baik terbukti selama digelarnya Pemilu di Pacitan tidak ada permasalahan yang fatal. Toh jika ada, dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi partai politik di Pacitan tetap perlu memahami berbagai regulasi yang berlaku sehingga apabila merasa dirugikan oleh peserta lain atau KPU dapat menggunakan dasar-dasar yang kuat dan sesuai dengan hukum yang ada”, kata Bakti.

Pernyataan para narasumber tersebut diperkuat oleh Samsul Arifin denga menjelaskan secara teknis alur penanganan sengketa pemilu. “Sengketa itu terkait proses bukan hasil penghitungan suara. Sengketa bisa antarpeserta dan juga peserta dengan KPU. Pengajuan sengketa juga sudah ada legal standingnya. Tidak semua unsur dapat mempermaslahkan tahapan proses Pemilu,” ujar Samsul.