Pemprov Jatim Dukung Raperda Pemajuan Kebudayaan: Menyikapi Potensi Besar dan Keberagaman Subkultur untuk Kemajuan Daerah
PRABANGKARANEWS || Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak memberikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi tersebut yang telah menginisiasi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Emil menyampaikan bahwa setelah tujuh tahun sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jatim akhirnya mengeluarkan regulasi di tingkat daerah.
Menurut Emil, kehadiran Pemprov Jatim sangat penting untuk memfasilitasi pemajuan kebudayaan di daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Tahun 2023, Jatim memiliki potensi kebudayaan yang besar dengan 7.341 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Pada tahun 2023, 99 OPK telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia (WBTbI), dan 185 OPK diakui sebagai cagar budaya peringkat provinsi.
Emil menyatakan bahwa meskipun potensi tersebut besar, regulasi di tingkat Pemprov Jatim belum mendukung sepenuhnya. Oleh karena itu, kehadiran Raperda ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam memajukan kebudayaan di Jatim. Ia juga menyoroti keberagaman subkultur Jatim sebagai indikasi banyaknya warisan budaya yang perlu diperhatikan kondisinya untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di sektor-sektor seperti pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif guna kemajuan Jatim, dirilis dari laman Antaranews.com Jum’at (12/1/24).
Emil menekankan bahwa dalam memajukan kebudayaan, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, melainkan perlu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, media massa, masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ia juga menyarankan adanya pendekatan yang melibatkan aggregator atau yang disebut hexahelix, yang melibatkan pemerintah, media massa, masyarakat, akademisi, dan aggregator sebagai mediator yang menghubungkan pelaku dengan pasar dan masyarakat. (*)
