Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Kabupaten Ponorogo
PRABANGKARANEWS, PONOROGO – Setelah menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bondowoso pada Selasa (6/5/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan kegiatan serupa di Kabupaten Ponorogo, Rabu (14/5/2025).
Gubernur Khofifah menilai bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Khususnya permasalahan ekonomi.
“Kami harus mengangkat berbagai persoalan masyarakat dengan solusi yang konkret. Salah satunya melalui penyaluran bansos yanh diberikan kepada penerima manfaat. Mudah-mudahan langkah ini dapat terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim,” ujarnya.
Penyaluran bantuan yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo itu dihadiri oleh 145 orang, terdiri dari 30 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan lima orang penerima bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk periode triwulan pertama tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyalurkan Zakat Produktif kepada 50 orang yang merupakan calon penerima program bantuan sosial Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jatim (KIP Putri Jawara). Masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu.
Diketahui, 50 calon penerima tersebut merupakan perluasan bantuan KIP Putri Jawara di Kabupaten Ponorogo tahun 2025 yang akan mendapatkan bantuan senilai Rp 3 juta untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.
“Ini tadi ada penerima program Zakat Produktif, mereka juga calon penerima KIP Putri Jawara, dia adalah single parent, single mom, orang tua yang memiliki anak disabilitas atau lansia rentan,” imbuhnya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan KIP Putri Jawara akan diluncurkan secara masif pada Juni 2025, setelah peluncuran perdana pada 21 April 2025. Program ini diharapkan dapat mempermudah perempuan-perempuan hebat di Jatim dalam mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan tali asih kepada para pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial masyarakat. Mereka terdiri atas 15 orang pendamping PKH Plus, 15 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta lima orang pendamping disabilitas.
“Pilar-pilar sosial memiliki peran besar dan penting dalam pengentasam kemiskinan di Jatim, bahkan mereka adalah garda terdepan dalam memastikan warga Jatim tetap sejahtera,” ungkapnya.
Selain penyaluran bansos, Gubernur Khofifah memberikan perhatian khusus kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat yang berasal dari keluarga Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap siswa menerima bantuan berupa sepasang sepatu sekolah.
Terlebih, khusus Kabupaten Ponorogo, tahun ini dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa yang dilakukan secara simbolis 10 desa, yaitu 5 desa penerima BKK program pemberdayaan BUM DESA, menerima bantuan masing – masing Rp 100 juta
Sementara untuk tiga desa penerima BKK program desa berdaya dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 100 juta dan dua desa penerima BKK program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) dengan nilai bantuan sebesar Rp 249 juta.
“Bantuan yang sudah diterima diharapkan bisa dimanfaatkam semaksimal mungkin. Bisa saja bantuan ini merupakan jalan masyarakat Ponorogo keluar dari masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi,” himbau Gubernur Khofifah kepada penerima manfaat.
Sebagai informasi, pada tahun 2025 ini Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar untuk program bansos di Kabupaten Ponorogo. Bantuan tersebut disalurkan secara triwulanan dan mencakup tiga program utama. Pertama, PKH Plus dengan nilai anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk 1.276 keluarga. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp 500 ribu setiap triwulan.
Kedua, bantuan ASPD senilai Rp 302 juta yang ditujukan kepada 84 jiwa, masing-masing menerima Rp 900 ribu per triwulan. Ketiga, program KIP PPKS Jawara dengan total anggaran Rp 6 juta untuk dua penerima manfaat. Berbeda dengan dua program sebelumnya, bantuan ini hanya disalurkan sekali, masing-masing penerima mendapatkan Rp 3 juta.
Pada penyaluran bansos triwulan pertama di Kabupaten Ponorogo, total dana yang disalurkan mencapai Rp 686 juta. Dana tersebut terdiri dari Rp 612 juta untuk 1.224 keluarga penerima PKH Plus dan Rp 74 juta untuk 83 penerima bantuan ASPD.
Sebagai bentuk penghargaan, Pemprov Jatim juga memberikan tali asih kepada para pilar sosial yang telah bekerja di lapangan, mendampingi masyarakat serta membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025 ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 160 miliar untuk program bantuan sosial yang mencakup seluruh wilayah di Jawa Timur. Langkah ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. (Muh Nurcholis)
