“Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”: Sekolah Antikorupsi Gagasan Gubernur Jateng Tuai Apresiasi Kepala Desa
PRABANGKARANEWS, Semarang — Program Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” yang digagas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendapat sambutan hangat dari ribuan kepala desa. Program yang dilaksanakan di GOR Indoor Jatidiri, Semarang, pada Selasa itu diikuti oleh 7.810 kepala desa dari seluruh penjuru Jawa Tengah.
Salah satu peserta, Muji Subagyo, Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, menyampaikan harapan agar inisiatif penting ini tidak berhenti di tingkat provinsi saja, melainkan bisa berlanjut ke kabupaten agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.
“Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa, ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten,” ujarnya, dilansir dari Antaranews Jum’at (2/5/25).
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa Sekolah Antikorupsi ini merupakan bagian dari strategi preventif untuk membentengi para pemimpin desa dari praktik korupsi. Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari KPK RI, BPKP Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, hingga Polda Jateng, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi dari akar birokrasi.
Selain pendidikan langsung, Jawa Tengah juga telah menunjukkan komitmen konkret dalam pembangunan desa yang bersih dan transparan. Sebanyak 30 desa telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi, dan 297 desa lainnya sedang diajukan untuk mendapatkan status serupa.
Melalui pendekatan edukatif yang dikemas dalam kearifan lokal dan semangat partisipatif, Gubernur Luthfi berharap bahwa kepala desa dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan melayani rakyat.
“Ngopeni lan nglakoni desa tanpo korupsi bukan hanya slogan. Ini adalah gerakan budaya integritas yang kita bangun bersama,” tegasnya.
Program ini diharapkan bisa menjadi model nasional dalam pendidikan antikorupsi berbasis desa, memperkuat sistem pengawasan serta memperkuat kesadaran hukum dan moral para pemimpin di level paling dekat dengan masyarakat. (Zuhdiar Laeis / Antaranews).
