Jerry Massie Nilai PPHN Penting untuk Kembalikan Arah Pembangunan Bangsa

PRABANGKARANEWS, JAKARTA – Menyusul disampaikannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai kehadiran format baru ini sangat penting sebagai pijakan arah pembangunan nasional. Ia menyebut, PPHN merupakan bentuk penyempurnaan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah menjadi panduan pembangunan Indonesia di masa lalu.

Menurut Jerry, kehadiran haluan negara seperti PPHN menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan sosial dan politik yang dinamis. Ia menyoroti terkikisnya semangat nasionalisme akibat meningkatnya budaya intoleransi, radikalisme, serta derasnya arus budaya asing yang perlahan melunturkan jati diri bangsa.

“Negara perlu format seperti GBHN untuk menentukan arah bangsa ini. Kita butuh standar moral, arah kebijakan, dan pedoman nasional agar tidak kehilangan identitas,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Ia juga menilai, kemerosotan nilai dan moral bangsa mulai tampak sejak pemerintah pasca-reformasi menghapus pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan GBHN yang dahulu menjadi roh pembangunan. “Hilangnya GBHN membuat kekuatan berpijak masyarakat Indonesia melemah. Padahal GBHN berfungsi sebagai pedoman bertindak dan alat pemersatu tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras,” jelas Jerry.

Lebih jauh, Jerry menegaskan bahwa haluan negara bukan sekadar dokumen politis, melainkan fondasi strategis yang menggambarkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. “PPHN bukan hasil rekayasa politik. Format seperti ini sudah dirancang oleh founding fathers kita sebagai panduan moral, sosial, dan ekonomi agar bangsa ini tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.

Dalam pandangannya, PPHN idealnya menjadi arah pembangunan yang demokratis, berkeadilan sosial, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, PPHN juga diharapkan mampu membangun karakter bangsa yang berakhlak, santun, dan berbudaya. “Landasan inilah yang bisa memastikan pembangunan berjalan konsisten dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya,” tambahnya.

Jerry juga mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional yang populer di era Presiden Soeharto, yakni Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Menurutnya, program tersebut terbukti efektif membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir 1960-an.

“Kita tidak boleh lupa, tahun 1969 itu program berjalan sukses. Inflasi yang sempat 600 persen bisa ditekan hingga 10 persen pada 1970. Itu bukti nyata dari perencanaan matang,” paparnya.

Keberhasilan tersebut, kata Jerry, tak lepas dari peran begawan ekonomi Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, serta para teknokrat hebat seperti Radius Prawiro, JB Sumarlin, dan Mar’ie Muhammad. Mereka, lanjutnya, merupakan sosok-sosok yang berintegritas, ahli di bidangnya, dan bekerja berdasarkan data serta kepentingan nasional, bukan kepentingan partai.

Ia bahkan menyinggung peran tokoh nasional Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Prabowo Subianto, yang pernah duduk di kabinet era Soekarno dan Soeharto. “Beliau termasuk figur cendekia yang dibujuk kembali ke Indonesia untuk membantu bangsa. Saat itu, kabinet diisi orang-orang yang benar-benar memahami persoalan bangsa secara empiris,” ujar Jerry.

Melihat kondisi saat ini, Jerry mengkritisi arah kebijakan yang menurutnya masih sarat dengan kepentingan politik praktis. “Political interest terlalu dominan. Harusnya orientasi pembangunan lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Ia menilai lemahnya kelompok moderat dan bipartisan di parlemen turut memperparah situasi, karena keputusan sering kali dipengaruhi kepentingan partai, bukan rakyat.

Menutup pandangannya, Jerry berharap PPHN mampu menjadi solusi untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional tanpa terikat pada kepentingan kekuasaan. “Rakyat saat ini kesulitan—dari pendidikan, energi, hingga ekonomi rumah tangga. Semua itu bisa diselesaikan jika ada rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dan berpihak pada rakyat, bukan pada elite,” pungkasnya.