Kategori: OPK&CB

WACANA POLITIK DINASTI MEMBUKTIKAN RAKYAT KRITIS DAN KONTROL TERHADAP PROSES DEMOKRATISASI

Oleh: Andrik Purwasito/Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS, Surakarta

Politik dinasti tidak lain hanyalah ambisi sebuah keluarga besar untuk terjun dalam dunia politik. Mengapa hal ini dianggap kurang patut, walaupun demokrasi tidak ada larangan untuk hal tersebut. Mungkin saja karena dunia politik yang ideal adalah untuk mengabdi bagi kepentingan rakyat banyak, namun “dinasti politik” dianggap sarana untuk mencari “matapencaharian.” Yakni, kesadaran bahwa politik itu sama artinya dengan memegang otoritas kekuasaan, yang secara legitim dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan baik keuntungan ekonomi, keuntungan kebebasan, keuntungan menggunakan fasilitas negara dan berbagai kepentingan lain-lain, baik digunakan oleh anggota keluarga yang lain ataupun oleh kroni-kroninya.

Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA; Negoisasi Jalan Tengah

PRABANGKARANEWS.COM || SURAKARTA – Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA, dalam wawancara dengan jurnalis Prabangkaranews, Omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Sabtu (10/10/2020).

Semoga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Gelombang Kedua Tak Terjadi

PRABANGKARANEWS.COM || JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua sebagai dampak dari resesi tak terelakan. Suplai pemerintah terhadap dampak buruk global lantaran pandemi Virus Corona (Covid-19) ini pun tak berpengaruh banyak terhadap gejolak yang ditimbulkan.

Jalan Tak Ada Ujung Karya Mohtar Lubis

Resensi Novel “Jalan Tak Ada Ujung” karya Mohtar Lubis

Mochtar Lubis merupakan seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Salah
satu novel karya Mochtar Lubis yaitu novel yang berjudul “Jalan Tak Ada Ujung” yang
termasuk dalam karya sastra angkatan 20-an atau Balai Pustaka. Karya sastra pada periode
ini ditandai dengan karakteristik umum seperti:

Resensi Novel “Kerudung Merah Kirmizi” Novel Karya Remy Sylado

Novel “Kerudung Merah Kirmizi” merupakan novel angkatan tahun 2002 yang diciptakan oleh Remy Sylado. Karakteristik novel pada angkatan ini ditandai dengan:

Oposisi Biner, Antara Monodisiplin dan Multidisiplin

Oleh: Agoes Hendriyanto

Kajian Budaya sebagai sebuah ilmu multidisiplin dengan sudut pandang teoritis mengenai suatu objek dengan perspektif bidang kritik sastra, sosiologi, sejarah, kajian media, dan berbagai bidang lainnya. Kajian budaya sebagai ilmu yang interdisipliner yang mengambil berbagai cara pandang dari ilmu lain untuk meneliti hubungan antara kebudayaan dengan politik atau kekuasaan.

Pemberitaan Media Massa di Era Post-Truth

PRABANGKARANEWS.COM | KARANGANYAR – Media masa sebagai alat pengirim pesan dalam bentuk teks atau wacana dari sumber pesan kepada penerima pesan. Namun demikian era post- truth dengan bajirnya berita di publik akan semakin membingungkan masyarakat. Kenyataan di lapangan pada Era post truth dengan banyaknya media elektronik dengan berbagai macam dalam memproduksi pesan dengan berbagai faktor seperti kepemilikan, iklan, kedekatan dengan sumber berita akan memproduksi berbagai macam pesan.

Bamsoet: Masuki Pola Hidup Baru, Digitalisasi Pemilu Perlu Dikembangkan

PRABANGKARANEWS.COM | JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan memasuki pola hidup baru atau new normal, semua bidang kehidupan perlu melakukan penyesuaian. Tak hanya di bidang kesehatan, sosial atau ekonomi saja. Bidang politik pun perlu dilakukan dengan gaya baru.

Pilkada 2020 Normal yang Tidak Normal

Oleh: Nasarudin Sili Luli

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020), DPR bersama Menkeu dan Mendagri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. KPU kemudian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Tugas Strategis Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Negeri

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran strategis, sejak awal Kemerdekaan Indonesia (1945). Pada awal pengaturan soal desa sebenarnya tak memperoleh landasan konstitusional yang bersifat eksplisit, kecuali kesatuan masyarakat hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka.